Novita Hardini Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya penguatan regulasi dan standarisasi nasional dalam pengelolaan wisata konservasi, khususnya di Taman Safari Indonesia.
Hal itu disampaikan dalam kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI, seperti dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).
Menurut Novita, Taman Safari Indonesia telah menjadi salah satu ikon wisata nasional dengan potensi besar untuk bersaing di tingkat global.
Namun, ia menilai masih terdapat sejumlah tantangan struktural yang perlu dibenahi, terutama terkait kebijakan lintas pemerintah.
“Taman Safari sudah menjadi kebanggaan Indonesia. Dari sisi kualitas dan keberagaman satwa, kita bahkan unggul dibanding negara tetangga. Tapi penguatan regulasi tetap diperlukan agar daya saing kita semakin kuat,” ujarnya.
Legislator dapil Jatim ini menyoroti belum optimalnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah yang dinilai berdampak pada iklim usaha, termasuk dalam aspek perpajakan dan insentif.
“Negara harus hadir memberikan kebijakan yang konkret, termasuk insentif fiskal, agar sektor wisata konservasi bisa berkembang dan menarik lebih banyak wisatawan,” tegas Novita.
Selain regulasi, Novita juga menekankan pentingnya kontribusi sosial dari pengelola wisata. Ia mendorong agar Taman Safari tidak hanya berfokus pada program bantuan sosial, tetapi juga mengambil peran sebagai mitra pengembangan destinasi wisata daerah.
“Kami berharap Taman Safari bisa menjadi mentor bagi desa wisata dan destinasi lokal. Kolaborasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar,” jelasnya.
Menurutnya, integrasi paket wisata antara Taman Safari dan destinasi lokal dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperluas dampak ekonomi.
Novita juga menyoroti pentingnya standarisasi operasional di seluruh cabang Taman Safari, termasuk di Bali dan Jawa Timur. Ia menilai standar layanan, pengelolaan, hingga kesehatan satwa harus diperkuat secara nasional.
“Satwa juga membutuhkan perlindungan regulasi yang jelas, termasuk standar pelayanan medis. Saat ini negara belum sepenuhnya hadir mengatur hal tersebut,” ungkapnya.
Ia mengapresiasi upaya pengelola dalam menjaga kesejahteraan satwa, namun menegaskan perlunya kebijakan nasional yang memastikan standar perlindungan diterapkan secara merata.
Ke depan, Novita memastikan Komisi VII DPR RI akan terus mendorong kebijakan strategis guna memperkuat sektor wisata konservasi sebagai motor ekonomi daerah sekaligus meningkatkan citra Indonesia di kancah internasional.
“Kami ingin Taman Safari tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga simbol keberhasilan konservasi dan penggerak ekonomi masyarakat,” pungkasnya.(faz/ipg)
