JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat lompatan inovasi sebagai upaya meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan publik.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo menegaskan, guna mencapai lompatan inovasi, pemerintah daerah tidak cukup mengandalkan kreativitas, namun didukung kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan serta kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy).
‘’Inovasi yang dibangun di atas data, riset, dan praktik baik akan lebih tepat sasaran, efektif, serta berkelanjutan,’’ ujar Yusharto saat Kegiatan Evaluasi dan Penguatan Inovasi Daerah Menuju Predikat Nasional yang diselenggarakan oleh Bapperida Tabalong dikutip Rabu (16/4/2026).
"Dalam kerja-kerja pengembangan inovasi, Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu melibatkan seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, dunia usaha, masyarakat, hingga media, agar inovasi yang dihasilkan tidak hanya solutif tetapi juga memiliki dampak luas,”lanjutnya.
Kebijakan berbasis bukti dapat memastikan setiap kebijakan yang diambil telah melalui proses analisis data dan pembuktian empiris, sehingga mampu meminimalisir risiko kegagalan serta meningkatkan akuntabilitas kebijakan publik.
Dengan pendekatan tersebut, inovasi tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terarah dan terintegrasi dalam sistem pembangunan daerah.
“Kami yakin ke depan dampak inovasi dari Kabupaten Tabalong akan semakin baik, dengan catatan kualitas inovasi yang dihasilkan betul-betul diperhatikan kualitasnya" ujarnya.
Yusharto juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan inovasi melalui dukungan regulasi, termasuk pembentukan peraturan daerah tentang inovasi.
