Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan empat fokus utama pembangunan dalam hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yakni sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan industri.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata hingga ke pelosok desa. Pemerintah menargetkan seluruh warga Jawa Barat dapat merasakan akses layanan dasar yang lebih baik dalam beberapa tahun ke depan.
Pada sektor pendidikan, pemerintah menekankan pentingnya akses sekolah hingga jenjang SMA dan SMK bagi seluruh masyarakat. Hal ini dilakukan melalui dua kebijakan utama.
“Optimalkan layanan pendidikan agar seluruh masyarakat Jawa Barat bisa bersekolah sampai SMA dan SMK, dengan membangun ruang kelas baru dan memberikan subsidi kepada masyarakat miskin,” ujar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat 2026 di Gedung Pakuan, Rabu (15/4).
Subsidi pendidikan tersebut tidak hanya diberikan untuk sekolah negeri, tetapi juga swasta. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka putus sekolah di Jawa Barat.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang belum terdaftar dalam BPJS, tetap dapat mengakses layanan kesehatan.
“Ada masyarakat yang belum terjamin BPJS, tetapi jika tidak mampu dan masuk kelas tiga di rumah sakit tertentu, akan dibiayai oleh pemkot/pemkab dan pemprov,” kata Dedi.
Di sektor infrastruktur, pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan, irigasi, dan sarana air bersih. Infrastruktur dinilai menjadi kunci pemerataan pembangunan antarwilayah.
Pemerintah juga menetapkan kebijakan alokasi minimal 7,5 persen APBD untuk pembangunan infrastruktur. Kebijakan ini bertujuan mempercepat konektivitas hingga tingkat desa.
“Targetnya pada 2029 konektivitas sudah terbangun sampai desa sehingga tidak ada lagi jalan desa yang rusak,” ungkapnya.
Sementara itu, sektor industri didorong sebagai penggerak ekonomi daerah. Pemerintah akan memperkuat konektivitas kawasan industri dengan pelabuhan, jalan tol, hingga akses jalan ke masyarakat.
Pembangunan juga tetap berbasis lingkungan dengan menjaga keaslian desa, pesisir, dan wilayah pegunungan. Pemerintah ingin memastikan pembangunan tidak merusak keseimbangan alam.
“Kita ingin semua wilayah, dari Depok, Bekasi sampai Pangandaran, serta dari Cirebon hingga Bogor dan Sukabumi, saling terkoneksi dengan baik,” ucapnya.
