Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. (BBNI) atau BNI tengah menguji selera investor global melalui rencana penerbitan instrumen Additional Tier 1 atau AT1 dalam denominasi dolar AS, sebuah langkah yang tidak hanya mencerminkan kebutuhan refinancing, tetapi juga menjadi indikator bagaimana pasar internasional memandang risiko kredit Indonesia saat ini.
Dalam keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BNI menjelaskan bahwa perseroan berencana menerbitkan AT1 baru di pasar internasional yang dilakukan bersamaan dengan tender offer atas instrumen AT1 yang telah beredar sebelumnya.
AT1 merupakan obligasi konvertibel bersyarat (CoCo bonds) yang diterbitkan bank yang dapat dihitung sebagai modal inti tambahan bank. Surat utang jenis ini lazim digunakan untuk memperkuat struktur permodalan tanpa melakukan penambahan saham.
“Dalam rangka memperkuat rasio dan struktur permodalan untuk mendukung ekspansi bisnis, Perseroan berencana melakukan penerbitan AT1 Baru dan secara bersamaan melaksanakan tender offer kepada pemegang AT1 eksisting,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, dikutip pada Kamis (16/4/2026).
BNI juga menjelaskan bahwa tender offer ini ditujukan kepada pemegang obligasi AT1 yang diterbitkan sebelumnya, dengan tujuan memberikan opsi keluar bagi investor lama sekaligus membuka ruang bagi penerbitan instrumen baru dengan struktur yang lebih optimal.
Periode penawaran tender berlangsung pada 14 April hingga 22 April 2026, dengan tanggal penyelesaian diperkirakan pada 24 April 2026. Perseroan menekankan bahwa seluruh aksi ini tetap mempertimbangkan kondisi pasar global.
Baca Juga
- BNI (BBNI) Daur Ulang Modal, Buyback AT1 Lama Sambil Terbitkan Instrumen Baru
- Cek Rekening, BBNI Tebar Dividen Tunai Rp13,02 Triliun
- BNI Tutup Internet Banking Mulai 4 Mei 2026, Nasabah Dialihkan ke Wondr dan BNIdirect
Selain itu, manajemen juga mengindikasikan bahwa dana hasil penerbitan AT1 baru akan digunakan untuk melakukan refinancing atas obligasi lama yang akan jatuh tempo, sekaligus menjaga fleksibilitas permodalan di tengah dinamika likuiditas global yang masih ketat.
Paparan BNI ini menunjukkan bahwa strategi yang ditempuh bukan sekadar mengganti utang lama, tetapi juga melakukan penyesuaian struktur pendanaan agar lebih efisien di tengah kenaikan biaya dana dan volatilitas pasar.
Seiring dengan aksi korporasi ini, Bisnis telah mencoba menghubungi BNI untuk membahas lebih lanjut mengenai dampak penerbitan AT1 dapat memperkuat struktur permodalan, peluang tertariknya investor, hingga pengoptimalan penerbitan AT1. Namun hingga berita ini ditulis, perseroan belum merespons pesan Bisnis.
Sejalan dengan langkah tersebut, laporan CreditSights memberikan gambaran bagaimana investor global kemungkinan akan merespons transaksi ini. Lembaga riset yang berada di bawah Fitch Solutions itu menyebut BNI tengah masuk pasar dolar AS untuk menerbitkan instrumen perpetual AT1.
Instrumen ini guna membiayai kembali obligasi senilai US600 juta yang akan jatuh tempo pada 2027. Dalam tahap awal, BNI menawarkan indikasi imbal hasil atau initial price thoughts sebesar 7,5%.
IPT ini merupakan kisaran awal yield yang digunakan untuk mengukur minat investor sebelum harga final ditentukan melalui proses bookbuilding. Namun, CreditSights menilai bahwa tingkat imbal hasil yang lebih mencerminkan nilai wajar atau fair value berada di kisaran 7,2%.
“IPT berada di 7,5%, sementara kami melihat fair value di 7,2%, atau pengetatan sekitar 30 basis poin dari IPT,” tulis analis CreditSights dalam dokumen yang didapatkan Bisnis, Kamis (16/4/2026).
Fair value sendiri mengacu pada tingkat yield yang dinilai sepadan dengan risiko instrumen tersebut, berdasarkan perbandingan dengan obligasi serupa di pasar. Selisih antara IPT dan fair value ini menjadi indikasi bahwa jika permintaan investor cukup kuat, maka yield final berpotensi turun.
Dalam konteks ini, penurunan yield berarti harga obligasi naik, yang menguntungkan penerbit namun mengurangi imbal hasil bagi investor.
Meski demikian, CreditSights mengambil posisi yang cenderung konservatif. Mereka menilai bahwa meskipun yield BNI cukup menarik secara absolut, investor tetap perlu mempertimbangkan kualitas relatif dibandingkan penerbit global lainnya.
“Kami tidak akan mengejar instrumen ini di bawah level tersebut dan lebih memilih memiliki BNP dalam portofolio pada yield yang sama,” tulisnya.
Pernyataan ini mencerminkan bahwa dalam kondisi yield yang setara, investor global cenderung memilih bank dengan profil risiko yang lebih rendah atau lebih stabil. Di sisi lain, CreditSights justru melihat tender offer yang dilakukan BNI sebagai bagian yang paling menarik dari keseluruhan transaksi.
Harga penawaran kembali disebut berada di sekitar 99,7% dari nilai nominal atau par, yaitu nilai pokok obligasi yang biasanya ditetapkan sebesar 100%. Dengan harga tersebut, investor lama dapat menjual obligasi mereka hampir tanpa diskon, sehingga memberikan insentif yang cukup kuat untuk berpartisipasi.
“Kami melihat tender offer ini menarik dan investor sebaiknya melakukan tender atas obligasi mereka, baik berpartisipasi dalam penerbitan baru atau tidak,” tulis CreditSights.
Namun demikian, CreditSights juga menyoroti adanya fitur yang relatif tidak umum dalam struktur AT1 BNI, yaitu klausul early redemption berbasis rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR). Dalam skema ini, BNI memiliki hak untuk melunasi obligasi lebih awal jika CAR mencapai atau melampaui 24%.
Saat ini, CAR BNI berada di kisaran 20,7%, sehingga masih terdapat buffer sebelum klausul tersebut aktif.
“Ini merupakan mekanisme call mendekati par yang tidak biasa dan dapat membatasi potensi harga obligasi naik di atas par,” tulis CreditSights.
Istilah call merujuk pada hak penerbit untuk membeli kembali obligasi sebelum jatuh tempo. Bagi investor, fitur ini menjadi pertimbangan karena dapat membatasi potensi keuntungan jika obligasi ditarik lebih awal.
Dari sisi fundamental, CreditSights menilai kondisi BNI masih relatif solid meskipun menghadapi tekanan. Laba bersih tercatat sebesar Rp20 triliun pada 2025, turun 6,6% secara tahunan akibat melemahnya pendapatan bunga bersih dan meningkatnya biaya operasional serta pencadangan.
Margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) juga mengalami penurunan, mencerminkan tekanan pada selisih antara bunga kredit dan biaya dana. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan yield kredit wholesale dan meningkatnya kompetisi di sektor perbankan. Di sisi lain, pertumbuhan kredit masih cukup kuat, terutama dari segmen korporasi dan BUMN, yang menunjukkan bahwa fungsi intermediasi tetap berjalan.
Meski demikian, CreditSights menegaskan bahwa risiko terbesar bagi BNI justru berasal dari faktor eksternal. Ketidakpastian makro ekonomi Indonesia menjadi perhatian utama, terutama terkait tekanan terhadap nilai tukar, likuiditas, dan posisi fiskal.
“Kami berhati hati terhadap ketidakpastian makro Indonesia yang dapat berdampak pada BNI, termasuk jika terjadi penurunan peringkat sovereign,” tulis mereka.
Tekanan ini antara lain dipicu oleh potensi kenaikan harga energi akibat konflik global, yang dapat memperlebar defisit transaksi berjalan dan meningkatkan beban subsidi pemerintah. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menekan nilai tukar rupiah dan meningkatkan biaya pendanaan di dalam negeri.
Dalam skenario yang lebih ekstrem, CreditSights melihat adanya kemungkinan penurunan peringkat kredit Indonesia ke batas bawah investment grade. Jika hal ini terjadi, maka persepsi risiko investor global terhadap aset Indonesia, termasuk obligasi perbankan, berpotensi memburuk.
Seiring dengan hal ini, penerbitan AT1 oleh BNI tidak hanya menjadi langkah korporasi untuk memperkuat modal, tetapi juga menjadi cerminan bagaimana bank BUMN harus menavigasi kombinasi antara kebutuhan pendanaan, tekanan makro, dan persepsi risiko global.
Yield yang ditawarkan memang terlihat menarik, tetapi keputusan investor pada akhirnya akan sangat dipengaruhi oleh keyakinan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
