Evaluasi Kinerja, Perlukah Jalan Reshuffle Kabinet?

Bisnis.com, JAKARTA – Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali mencuat di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, apabila terjadi maka orang nomor satu di Indonesia itu telah merombak kabinetnya sebanyak 4 kali dalam 1,5 tahun pemerintahannya.

Sebab, Presiden Ke-8 RI itu tercatat telah melakukan tiga kali reshuffle sepanjang 2025 dalam dua fase besar. Perombakan pertama terjadi pada 19 Februari 2025 dan menyasar sektor pendidikan tinggi.

Pergantian pejabat di dalam kabinet mulai terlihat sejak fase awal pemerintahan, ketika Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Brian Yuliarto. Langkah tersebut menjadi sinyal awal bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri dilakukan secara cepat. 

Memasuki September 2025, perombakan kabinet berlangsung dalam skala yang lebih luas. Pada 8 September, sejumlah posisi penting mengalami perubahan, dengan total lima jabatan yang dirombak. Salah satu yang paling mencolok adalah pergantian Menteri Keuangan, dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

Di sektor lain, perubahan juga terjadi pada kementerian yang menangani koperasi, di mana Budi Arie Setiadi digantikan oleh Ferry Juliantono. Sementara itu, posisi Menteri Pelindungan Pekerja Migran yang sebelumnya dijabat Abdul Kadir Karding beralih kepada Mukhtarudin.

Pada waktu yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo diberhentikan dari jabatannya, dengan kursi tersebut sempat tidak langsung terisi. Di sisi lain, posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang sebelumnya dipegang Budi Gunawan untuk sementara dijabat oleh Sjafrie Sjamsoeddin.

Tak hanya melakukan pergantian, pemerintah juga memperkenalkan jabatan baru dalam struktur kabinet, yakni Menteri Haji dan Umrah, yang kemudian dipercayakan kepada Mochamad Irfan Yusuf.

Beberapa hari setelah gelombang reshuffle tersebut, tepatnya pada 17 September 2025, pemerintah melakukan penataan lanjutan untuk mengisi jabatan yang masih kosong maupun yang sebelumnya hanya diisi secara sementara. Posisi Menko Polhukam akhirnya ditetapkan secara definitif kepada Djamari Chaniago, sementara kursi Menteri Pemuda dan Olahraga yang sempat lowong diisi oleh Erick Thohir.

Perubahan juga menjangkau posisi setingkat menteri di lingkar Istana. Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto digantikan oleh Muhammad Qodari, sedangkan Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi digeser dan posisinya diisi oleh Angga Raka Prabowo.

Dari rangkaian peristiwa tersebut, terlihat bahwa reshuffle tidak dilakukan secara terbatas, melainkan dapat mencakup banyak sektor sekaligus dalam waktu yang relatif singkat. Dengan pola seperti itu, munculnya kembali isu perombakan kabinet pada 2026 menjadi hal yang wajar menarik perhatian publik, meskipun keputusan akhirnya tetap sepenuhnya berada di tangan presiden.

Evaluasi Terus Dilakukan

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menekankan bahwa isu reshuffle merupakan hak prerogatif dari Kepala negara sehingga setiap pihak baiknya menunggu keputusan tersebut memang dilakukan oleh Presiden.

“Tunggu aja,” ujarnya usai mendampingi siswa sekolah dalam kunjungan ke Istana Kepresidenan, Jakarta belum lama ini.

Ketika kembali didalami apakah reshuffle akan terjadi dalam waktu dekat, Teddy tetap memilih irit bicara.

“Nanti bapak presiden yang ceritakan,” katanya.

Setali tiga uang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa belum ada rencana reshuffle dalam waktu dekat.

Namun, dia menekankan bahwa evaluasi kinerja kabinet tetap berjalan intensif.

“Kalau ditanya apakah ada evaluasi, tentu. Setiap saat, setiap hari, setiap waktu evaluasi itu terjadi,” katanya.

Prasetyo juga menegaskan bahwa evaluasi tidak identik dengan pergantian menteri.

“Evaluasi itu dalam konteks apakah kami sebagai pembantu Presiden sudah menjalankan tugas dengan baik. Tapi bukan berarti setiap evaluasi berujung pada reshuffle,” imbuhnya.

Loyalitas Tanpa Kompetensi Jadi Masalah

Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahardiansyah, menilai persoalan kabinet tidak semata pada reshuffle, tetapi pada kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

“Sebenernya karena banyak menteri saya rasa tidak sejalan dengan presiden. Memilih pembantu di kabinet itu kan ada dua poin biasanya, yaitu loyal dan kompeten, tak bisa salah satu harus kedua faktor ini terpenuhi,” ucapnya kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026)

Dia menekankan apabila pembantu di kabinet sekadar loyal tetapi tak kompeten maka khawatir ke depan akan ada banyak program yang tak berjalan sehingga ada masalah atau tekanan publik menghindar dan memberikan beban ke presiden.

Dia pun menyoroti fenomena “lempar tanggung jawab” dalam pemerintahan bisa terjadi jika kedua faktor itu tidak terjadi. Menurut Trubus, persoalan ini berdampak langsung pada sektor-sektor strategis.

“Kalau enak paling depan, kalau ada momen yang tidak sesuai menteri akan menghindar dan presiden yang jadi namanya jelek. Kan itu tidak bagus. Contoh, dari Industri saja pak AGK dari jaman peninggalan menteri presiden sebelumnya harusnya diganti karena sudah tak optimal,” tuturnya

Dia puna menegaskan pentingnya keseimbangan antara loyalitas dan kompetensi. Bahkan, menurutnya harus ada langkah berani untuk berbenah dari menteri-menteri yang berasal dari pemerintahan sebelumnya sehingga kapal rezim dapat berlayar dengan kecepatan penuh untuk sisa periode.

“Harus kembali ke yang punya loyal dan kompetensi. Jadi tak lagi karena partai dan titipan lagi. Kalau perlu Istana harus ada tim yang memberikan kartu merah apabila ada pemerintah ada kendala tetapi kekurangannya di sini,” tandasnya.

Pemerintah Sensitif, Publik Semakin Kritis

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, melihat dinamika ini dari perspektif yang lebih luas, yakni hubungan antara pemerintah dan publik.

“Pernyataan tentang inflasi pengamat tanpa fakta menunjukan arah pemerintah yang hari-hari ini, makin sensitif dengan kritik. Dan biasanya, pemerintah yang makin sensitif menunjukan persoalan di internal sekaligus melemahnya konsolidasi dan kepercayaan diri,” imbuhnya.

Dia menilai pemerintah keliru memahami dinamika politik saat ini, karena setelah menguasai politik formal, mereka berpikir politik telah ditundukan dengan cara berpikir yang cocok di era Orde Baru.

Menurutnya, realitas politik telah berubah, dan masyarakat kini semakin sadar politik serta independen, sehingga pemerintah mulai gagap menghadapi situasi ini.

Ray juga mengkritik narasi pemerintah yang menyerang kelompok masyarakat kritis, dan menegaskan bahwa pembungkaman tidak akan efektif, malah akan membuat situasi semakin ramai.

Bahkan, Ray mengingatkan bahwa pemerintah yang terus meledek warganya tanpa perubahan hanya akan menumbuhsuburkan sikap kritis. Perlu ada penyesuaian agar tak terjadi inflasi pejabat.

“Negara tidak akan runtuh karena inflasi pengamat. Tapi jelas, negara akan nyungsep karena pejabatnya yang tidak becus, mengabaikan aturan, dan bersikap arogan,” tandasnya.

Reshuffle atau Reformasi?

Isu reshuffle kabinet dalam pemerintahan Prabowo pada akhirnya bukan sekadar soal pergantian nama, melainkan menyangkut arah reformasi tata kelola pemerintahan.

Dari satu sisi, pemerintah memang sudah dalam jalan tepat dalam kehati-hatian dalam menjaga stabilitas politik. Dari sisi lain, kritik publik dan pengamat menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk perbaikan kualitas kabinet.

Pada akhirnya, keputusan reshuffle berada di tangan Presiden. Namun, dinamika yang berkembang menunjukkan bahwa isu ini lebih dalam dari sekadar pergantian posisi. Ini adalah soal bagaimana pemerintah menyeimbangkan loyalitas politik dengan kompetensi profesional, bagaimana merespons kritik publik, dan bagaimana memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berjalan efektif di lapangan.

Dalam konteks ini, reshuffle bukan lagi pilihan teknis, melainkan refleksi dari arah kepemimpinan itu sendiri. Dan publik, yang kini semakin kritis dan sadar politik, tampaknya tidak lagi sekadar menunggu melainkan terus mengawasi.