Penulis: Riwandi
TVRINews, Banjarbaru
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi menerima laporan hasil penilaian pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan. Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman, kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin, pada Kamis, 16 April 2026.
Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Panti Rehabilitasi Sosial Tunanetra Fajar Harapan milik Pemprov Kalimantan Selatan berhasil meraih skor tertinggi dalam kategori pelayanan publik.
Dalam paparannya, Hadi Rahman menjelaskan bahwa penilaian ini merupakan langkah krusial untuk mengukur sejauh mana kualitas layanan pemerintah sampai ke masyarakat. Dari berbagai objek yang dievaluasi, unit panti rehabilitasi tersebut menunjukkan performa yang paling unggul.
Menanggapi hasil tersebut, Sekda Kalsel M. Syarifuddin menyatakan bahwa capaian ini adalah indikator keberhasilan yang patut dicontoh oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Meski demikian, ia tidak menampik bahwa masih terdapat beberapa SKPD yang mendapatkan nilai rendah dan memerlukan evaluasi mendalam.
“Fajar Harapan meraih nilai 93 dengan peringkat sangat baik dan menjadi motivasi peningkatan pelayanan. Meski masih ada beberapa SKPD yang cukup, diharapkan ke depan kualitas layanan meningkat dan berdampak pada penilaian Ombudsman terhadap pelayanan publik,” jelas Syarifuddin.
Di sisi lain, Hadi Rahman berharap agar jangkauan penilaian pelayanan publik ini dapat diperluas pada periode mendatang untuk mencakup lebih banyak unit layanan.
“Penilaian mencakup kepercayaan masyarakat, kepatuhan terhadap kebijakan, serta dimensi input, proses, dan output dengan melibatkan partisipasi publik. Fokusnya pada tiga sektor, yaitu pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk panti rehabilitasi,” tambah Hadi.
Penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman ini mengacu pada akumulasi keluhan serta masukan dari masyarakat yang dikumpulkan selama periode evaluasi sebagai bentuk kontrol terhadap kinerja pelayanan pemerintah.
Editor: Redaksi TVRINews
