Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan pentingnya peran strategis perguruan tinggi dalam memaksimalkan bonus demografi.
Pasalnya, kampus dinilai memegang peran krusial untuk mendorong pembangunan berkelanjutan sekaligus menjaga kedaulatan nasional.
Hal itu disampaikan saat menghadiri Seminar Nasional dan Rapat Kerja Tahunan Badan Kerja Sama (BKS) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Barat Bidang Ilmu Sosial di Universitas Lampung, Jumat (17/4/2026).
Dalam pemaparannya, Bima menyebut bonus demografi sebagai peluang besar yang bersifat terbatas dan sangat menentukan arah masa depan Indonesia. Oleh karena itu, momentum ini harus dimanfaatkan secara maksimal melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk antara pemerintah dan perguruan tinggi.
“The biggest challenge for Indonesian today is how to maximize bonus demografi menuju Indonesia Emas. Ini adalah momentum yang enggak banyak orang sadar,” ujar Bima di Universitas Lampung.
Ia menambahkan, proyeksi sejumlah lembaga internasional seperti Bank Dunia menunjukkan Indonesia berpotensi masuk lima besar ekonomi dunia dalam dua dekade mendatang. Namun, peluang tersebut hanya bisa terwujud jika Indonesia mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap yang selama ini menghambat laju pertumbuhan.
Bima juga mendorong kalangan akademisi untuk memperkuat data dan riset dalam membaca posisi Indonesia terkait bonus demografi. Menurutnya, kampus memiliki fungsi penting sebagai pusat pengetahuan sekaligus think tank yang dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan implementasi kebijakan.
“Nah ini baru tantangan saya untuk teman-teman kampus, mari kita compile data itu. Kemendagri akan urun rembuk, kita akan exchange ideas dan sharing data,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan empat faktor kunci yang mendorong negara mampu melompat menjadi negara maju, yakni visi nasional yang berkelanjutan, kemandirian, kepemimpinan efektif, serta kolaborasi dan inovasi. Ia menilai, tantangan Indonesia saat ini meliputi belum optimalnya sinkronisasi kebijakan, lemahnya basis riset dalam pengambilan keputusan, serta kesenjangan kapasitas fiskal antar daerah.
Di sisi lain, Bima menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan harus dijalankan secara substantif dan berbasis data, bukan sekadar simbolik atau gimmick. Perguruan tinggi diharapkan berperan aktif dalam mencetak sumber daya manusia unggul, termasuk melalui penguatan green leadership di kalangan generasi muda.
