Jakarta, tvOnenews.com - Polemik ceramah Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) di masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) tak hanya berujung pelaporan ke polisi, tetapi juga memicu reaksi luas di masyarakat.
JK mengungkap, gelombang kemarahan bahkan sempat mendorong sebagian kelompok untuk turun ke jalan.
Namun alih-alih membiarkan situasi memanas, JK justru mengambil sikap sebaliknya. Ia memilih meredam, bukan memobilisasi.
“Orang Islam mau demo, jangan, saya bilang. Jangan, jangan,” kata JK saat konferensi pers di kediamannya di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).
Menurut JK, keinginan untuk berdemonstrasi muncul karena banyak pihak merasa tersinggung dengan tudingan penistaan agama yang diarahkan kepadanya.
Ia mengakui, tekanan dari bawah cukup besar dan tidak mudah dikendalikan.
“Banyak masyarakat yang mau (demonstrasi) karena tersinggung,” ujarnya.
Meski demikian, JK menilai langkah turun ke jalan hanya akan memperkeruh keadaan. Ia tidak ingin polemik ini berkembang menjadi konflik horizontal yang lebih luas, apalagi membawa-bawa sentimen agama.
Karena itu, ia langsung bergerak menenangkan situasi. Salah satu langkah yang diambil adalah berkoordinasi dengan tokoh-tokoh keagamaan agar pesan damai bisa sampai ke masyarakat luas.
“Saya undang Sekjen DMI (Dewan Masjid Indonesia) supaya kasih tahu masjid tenang,” kata JK.
Ia bahkan menyebut, ajakan untuk tidak berdemonstrasi juga disampaikan ke berbagai daerah yang mulai menunjukkan tanda-tanda mobilisasi massa.
“Di Makassar mau demo besar-besaran, jangan,” ujarnya.
Bagi JK, menjaga stabilitas sosial jauh lebih penting dibanding merespons tudingan dengan kekuatan massa.
Ia tampak ingin memastikan polemik ini tetap berada dalam koridor hukum dan tidak meluas menjadi gejolak di jalanan.
Di sisi lain, JK menegaskan bahwa dirinya tidak berada di balik gelombang laporan hukum yang kini bermunculan. Ia menyebut, inisiatif tersebut datang dari masyarakat.
“Bukan saya yang mau mengambil hukum, (tapi) masyarakat yang mau mengadukan ke hukum,” katanya.
Kendati memilih menahan diri, JK tidak sepenuhnya menutup pintu untuk langkah hukum. Ia menyebut timnya tengah mengkaji kemungkinan tersebut, terutama jika tudingan yang beredar terus berulang.
