Ancaman Stagflasi: Menguji Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) baru-baru ini mengingatkan adanya potensi ancaman stagflasi ketika harga bahan baku melonjak dan daya beli masyarakat melemah. Implikasi yang dapat terjadi adalah kinerja industri kian tertekan dan kondisi ekonomi secara keseluruhan makin memburuk.

Stagflasi adalah anomali ekonomi yang ditakuti karena sejumlah masalah terjadi secara bersamaan dan saling bertolak belakang. Yaitu pertumbuhan ekonomi bergerak sangat lambat sehingga tingkat pengangguran pun tetap tinggi atau sulit untuk berkurang, sementara inflasi meninggi.

Pada tataran global, kekhawatiran akan stagflasi sebagai akibat dari perang Iran yang berkepanjangan juga muncul, baik yang dikemukakan oleh otoritas ekonomi maupun sejumlah ekonom. Bahkan, ditakutkan ini akan mengulangi krisis besar yang terjadi 50 tahun lalu, yang juga akibat krisis bahan bakar. Asia, oleh ekonom Nouriel Roubini diperkirakan bisa mengalami kerusakan ekonomi paling parah dibandingkan wilayah lainnya, karena dihadapkan pada goncangan harga energi sekaligus kelangkaan pasokan energi (quantity shock).

Dalam situasi seperti ini, bisa dimengerti kalau hasil survei Apindo yang disampaikan dalam Rapat Komisi IX DPR RI, Selasa (14/4), menyebutkan 50% perusahaan tidak mempunyai rencana ekspansi dalam lima tahun ke depan, dan 67% tidak akan merekrut karyawan baru dalam lima tahun ke depan. Ini jelas adalah sinyal kuat pilihan "hibernasi", yang tentu dapat membawa dampak ekonomi dalam jangka menengah-panjang. Terlebih lagi, investasi di sektor padat karya malah cenderung menurun, padahal sektor ini menjadi penyedia utama lapangan kerja.

Bila membandingkan data Indeks Harga Produsen (IHP) dan Indeks Harga Konsumen (IHK), ada indikasi bahwa produsen melakukan "subsidi mandiri". Data menunjukkan IHP pada Triwulan 2-2025 telah naik 2,55% (y-on-y), sedangkan IHK per Desember 2025 naik 2,92% (y-on-y). Ini menunjukkan bahwa kenaikan biaya di tingkat produsen masih lebih lambat daripada kenaikan harga di tingkat konsumen.

Artinya, produsen memilih untuk tidak meneruskan seluruh beban kenaikan biaya bahan baku kepada masyarakat demi menjaga volume penjualan di tengah daya beli yang belum benar-benar pulih. Namun, ruang bernapas ini dapat makin menyempit karena persoalan kronis lainnya seperti inefisiensi logistik. Saat ini, biaya logistik di Indonesia memang masih tinggi, pada kisaran 14% dari PDB.

Bila perang Iran berlanjut, tekanan biaya yang dihadapi oleh produsen bakal makin menguat. Dan ketika "subsidi mandiri" tidak mungkin lagi dipertahankan, maka bakal dibebankan kepada konsumen, dengan implikasi menekan daya beli masyarakat. Padahal, data PMI Manufaktur S&P Global Indonesia sudah menunjukkan adanya penurunan, dari 53,8 pada Februari 2026 menjadi 50,1 pada Maret 2026. Ini menandakan di sektor ini berada di ambang batas antara ekspansi dan kontraksi. Hasil survei Apindo mengkonfirmasi keraguan dunia usaha tersebut.

Hasil survei Apindo yang merupakan gambaran dari sisi mikro menjadi bertolak belakang dengan keyakinan pemerintah atas kinerja ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi yang disebut stabil dan kuat mengatasi dampak buruk akibat konflik di Timur Tengah. Singkatnya ada kesan ketidaksinkronan antara indikator makro yang dipaparkan pemerintah dengan kondisi yang dialami di sektor riil.

Menghadapi situasi yang serba tidak pasti dan mungkin makin memburuk, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi krusial. Kedua belah pihak harus duduk bersama untuk mencari dan merumuskan langkah-langkah darurat yang diperlukan. Misalnya, memajukan insentif untuk beberapa bulan ke depan, yang dapat meringankan biaya industri padat karya. Sudah tentu pula, upaya serius untuk memangkas beban biaya logistik menjadi penting. Dengan kata lain, ini harusnya mencakup dukungan berupa perbaikan iklim dan regulasi usaha, menjaga likuiditas dunia usaha, maupun kebijakan yang menstimulasi ekspansi usaha yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih berkelanjutan.

Pertanyaannya, apakah kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar memperkuat sektor riil? Jelaslah, yang dibutuhkan adalah sinergi yang benar-benar menyelaraskan narasi makro dengan realitas mikro. Artinya, kesenjangan antara optimisme pada level agregat dan tekanan di tataran riil harus dipersempit agar tidak terus menggerus daya tahan ekonomi secara keseluruhan. Stagflasi memang belum tentu terjadi, tetapi langkah antisipasi tentu lebih baik.