Pemerintah mendorong percepatan investasi dan pembangunan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa untuk menekan biaya logistik dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Fokus pengembangan diarahkan pada Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang dinilai masih tertinggal dalam infrastruktur transportasi rel.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan pengembangan kereta api lintas pulau ialah mandat langsung Presiden Prabowo Subianto dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
“Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah,” ujar AHY dalam keterangan resmi saat rapat koordinasi di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu (22/4).
Kata AHY, pembangunan transportasi berbasis rel selama ini belum merata dan masih tertinggal dibandingkan negara lain.
“Kita harus jujur melihat kondisi hari ini. Jaringan kereta api kita masih sangat terbatas dibandingkan negara lain. Ini bukan untuk membuat kita pesimis, tetapi justru menjadi pemicu agar kita bekerja lebih keras dan lebih terarah,” katanya.
AHY juga menyoroti rendahnya kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional. Saat ini, pangsa angkutan penumpang kereta api baru sekitar 4 persen, sementara angkutan logistik sekitar 1 persen.
“Bahkan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1 persen. Ini harus kita dorong sebagai bagian dari komitmen menuju net zero emission,” ucap AHY.
Dia menilai selama ini ada kesenjangan investasi antara pembangunan jalan dan sektor perkeretaapian. Karena itu, pemerintah perlu mendorong keseimbangan investasi agar peran kereta api semakin optimal.
“Kita tidak mengatakan pembangunan jalan tidak penting, tentu tetap harus kita lakukan. Tetapi kita juga melihat adanya gap yang signifikan dalam investasi perkeretaapian. Ini yang harus kita koreksi bersama,” ujarnya.
AHY menjelaskan setiap pulau memiliki karakteristik berbeda. Sumatera butuh penguatan dan perluasan jaringan yang sudah ada, Kalimantan memerlukan pembangunan dari nol karena belum memiliki jaringan kereta api, sementara Sulawesi membutuhkan integrasi dengan kawasan industri dan komoditas unggulan.
Untuk merealisasikan pengembangan jaringan hingga sekitar 14.000 kilometer (km) serta reaktivasi jalur, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp 1.100-Rp 1.200 triliun hingga 2045.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Harus ada creative financing, kolaborasi dengan swasta, dan keterlibatan berbagai pihak,” jelasnya.
AHY juga meminta peran pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan transportasi publik lewat alokasi anggaran yang lebih proporsional.
“Pendapatan daerah dari sektor transportasi sebenarnya cukup besar, tetapi belanja untuk transportasi publik masih rendah. Ini perlu kita dorong agar lebih seimbang dan tepat sasaran,” tutur AHY.
