Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengkaji skema Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) dengan pola Availability Payment (AP) menyusul penurunan kapasitas fiskal daerah akibat berkurangnya sejumlah sumber pendapatan, termasuk Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT).
Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyebut, masih mendalami implementasi KPBU-AP, khususnya untuk proyek infrastruktur jalan seperti perbaikan maupun overlay.
Nantinya pemkot juga akan berkoordinasi dengan DPRD Surabaya sebelum kebijakan itu direalisasikan.
“Kita masih mempelajari dengan KPBU-AP. Semoga dengan KPBU-AP ini nanti kami akan koordinasi dengan DPRD bisa dilakukan perbaikan,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).
Pemkot memastikan tidak ingin menghentikan pembangunan meski menghadapi tantangan fiskal.
Menurut Eri, tantangan fiskal semakin berat karena TKD yang menurun dan DBH dari cukai rokok juga mengalami penurunan hingga Rp1 triliun.
“Hari ini kita tidak boleh lagi menyerah meskipun TKD berkurang, ditambah lagi (DBH CHT) cukai rokok berkurang. Jadi anggaran kita sudah berturunnya sampai Rp1 triliun lebih,” tegasnya.
Berdasarkan data tahun 2026, Kota Surabaya menerima DBH CHT sebesar Rp29,327 miliar. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2026. Besarab itu turun dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp56,724 miliar.
Presentase penurunan penerimaan DBH CHT sebesar 48,3 persen itu mengharuskan Pemkot Surabaya untuk melakukan penyesuaian prioritas anggaran.
“Kita sekarang tinggal punya pilihan, tetap menjalankan (Program) Rutilahu, pendidikan gratis, kesehatan gratis, atau mengutamakan overlay (jalan) dan lain-lain,” ungkapnya.
Ia memastikan seluruh opsi kebijakan akan dibahas pemkot bersama DPRD Surabaya. KPBU-AP menjadi salah satu solusi yang diharapkan mampu menjembatani kebutuhan pembangunan tanpa membebani fiskal daerah secara langsung.
“Nanti kita akan sampaikan ke DPRD. InsyaAllah dengan salah satu solusinya adalah dengan KPBU-AP,” tutupnya.(lta/wld/ipg)
