Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Karawang
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan melimpahnya stok beras nasional tidak serta-merta membuat harga di pasar dibiarkan bergerak tanpa kendali.
Pasalnya, Amran menyampaikan stok beras nasional per 23 April 2026 mencapai 5.198.000 ton. Angka tersebut disebut sebagai capaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Sehingga, Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan instrumen untuk menjaga stabilitas harga, salah satunya melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Menanggapi kenaikan harga di pasar, termasuk biaya kemasan yang terdampak harga plastik, Amran menekankan bahwa pemerintah menggunakan pendekatan berbasis data, bukan asumsi.
“Ada SPHP, itu harga beras yang ditentukan untuk menjadi penyeimbang kalau ada yang mencoba menaikkan harga. Kita pakai data, bukan rasa,” ujar Amran, Kamis, 23 April 2026.
Ia menjelaskan dalam dua tahun terakhir beras tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi, berbeda dengan kondisi sebelumnya yang kerap menempati posisi teratas.
Karena itu, pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga beras SPHP dan tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET).
Amran juga mengingatkan para pelaku usaha dan pedagang untuk tidak menjual beras di atas HET. Menurutnya, alasan klasik kenaikan harga karena kekurangan pasokan tidak lagi relevan, mengingat stok nasional saat ini dalam kondisi melimpah.
“Dulu saat impor, alasannya kurang beras sehingga harga naik. Sekarang tidak ada alasan,” ucap Amran.
Ia menilai dinamika harga pangan di Indonesia memiliki karakter tersendiri. Sebagai contoh, Indonesia pernah mengalami kenaikan harga minyak goreng meski berstatus sebagai produsen terbesar dunia.
Untuk itu, pemerintah menegaskan akan terus melakukan pengawasan di lapangan agar tidak terjadi praktik permainan harga.
“Kalau ada yang bermain-main dengan harga, pemerintah akan turun langsung mengecek,” kata Amran.
Meski terdapat kenaikan harga di sejumlah wilayah, Amran menyebut kondisi tersebut umumnya dipicu keterlambatan distribusi dan bersifat sementara. Secara umum, harga beras dinilai relatif stabil, termasuk selama dua periode Lebaran terakhir.
Pemerintah juga memastikan stok beras program SPHP yang mencapai lebih dari 1 juta ton tidak akan mengalami kenaikan harga.
Terkait penegakan hukum, Amran menegaskan langkah tegas telah dilakukan. Hingga saat ini, sebanyak 76 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus pelanggaran di sektor pangan.
Ia juga menyinggung kasus pupuk palsu yang merugikan petani hingga Rp3,3 triliun, di mana 27 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Ini dari hulu ke hilir kami awasi. Kami ambil risiko untuk menindak tegas demi melindungi petani dan masyarakat,” tutur Amran.
Editor: Redaksi TVRINews
