JAKARTA, DISWAY.ID -- Pemerintah resmi meluncurkan program peningkatan kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Program ini dijalankan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Peresmian tersebut langsung disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti.
BACA JUGA:Dirut BULOG Raih 'Indonesia Best 50 CEO Awards 2026', Perkuat Capaian Rekor Stok Beras 5 Juta Ton
Mendagri Tito menegaskan bahwa program BSPS ini menjadi langkah konkret negara dalam menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat perbatasan.
Ia menyebut, selama ini belum banyak program yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga di wilayah perbatasan.
“Salah satu tugas dari BNPP dan tugas dari pemerintah adalah untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan. Kemudian juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” ujar Mendagri Tito dalam keteranganya di Kantor BNPP, Kamis malam, 42 April 2026.
Ia mengungkapkan, program BSPS di kawasan perbatasan awalnya dialokasikan untuk 10.000 rumah dari total 400.000 unit program nasional Kementerian PKP tahun 2026.
Namun, setelah kunjungan lapangan ke wilayah terdampak banjir bandang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 15.000 unit.
BACA JUGA:15,5 Juta Anak Indonesia Alami Masalah Kesehatan Mental, Kemenkes Perkuat Pendampingan
“Belum ada program dari zaman dulu untuk melakukan bedah rumah di perbatasan. Dan kita pilihkan 40 kabupaten kota yang strategis di perbatasan, dan kemudian itu mencakup 17 provinsi,” tambahnya.
Mendagri Tito juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden serta sinergi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, keterlibatan BPS sangat krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang dimiliki BPS akan digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi penerima bantuan secara by name by address.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa renovasi rumah rakyat merupakan salah satu prioritas nasional sesuai arahan Presiden.
Ia menjelaskan, cakupan program BSPS tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
- 1
- 2
- »
