DPR Dorong Kejelasan Data WBP untuk Perkuat Tata Kelola Pemasyarakatan

Morowali: Upaya mendorong transparansi dalam sistem pemasyarakatan menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR RI ke Morowali, Sulawesi Tengah. Dalam agenda tersebut, berbagai aspek terkait warga binaan pemasyarakatan (WBP) dibahas secara terbuka, mulai dari kejelasan data hingga kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Dalam pertemuan bersama jajaran lintas instansi, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta pemangku kepentingan lainnya, kebutuhan akan data yang akurat dan transparan menjadi fokus utama. Kejelasan ini dinilai penting sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat, khususnya dalam menilai kondisi riil di lapangan.

"Kalau sebagian dari 952 itu masih titipan dan belum menjadi kewajiban lapas, maka tidak serta-merta bisa dikatakan overkapasitas. Ini harus jelas," kata Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, dalam keterangan pers dikutip, Sabtu, 25 April 2026.

Marinus mengungkapkan dari total 4.169 WBP, terdapat 952 orang yang masih berstatus tahanan, baik dalam proses hukum maupun titipan. Menurutnya, pemisahan status tersebut menjadi krusial untuk memastikan penilaian kapasitas lapas dilakukan secara objektif dan tidak menimbulkan persepsi yang keliru.

Selain itu, perhatian juga tertuju pada komposisi kasus warga binaan, khususnya narapidana narkotika yang mencapai sekitar 49 persen dari total WBP. Kondisi ini dinilai memerlukan penjelasan lebih rinci, termasuk klasifikasi peran dalam jaringan serta kebijakan penempatan narapidana.

Ilustrasi narapidana. Foto: Medcom.id

Dalam diskusi tersebut, Marinus juga menyoroti pentingnya transparansi dalam perencanaan anggaran pemasyarakatan. Ia mempertanyakan apakah jumlah WBP menjadi salah satu indikator dalam pengajuan anggaran, mengingat hal tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan fasilitas dan sumber daya di setiap unit kerja.

Di sisi lain, penguatan program pembinaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun sistem pemasyarakatan yang lebih baik. Implementasi KUHP dan KUHAP baru diharapkan mampu mendorong program pembinaan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

"Kalau mereka tidak punya kegiatan, potensi gangguan keamanan bisa meningkat. Perlu ada solusi konkret, termasuk kemungkinan kerja sama dengan industri agar mereka tetap produktif," jelasnya.

Gagasan kolaborasi dengan sektor industri, termasuk potensi kerja sama dengan kawasan pertambangan di Morowali, menjadi salah satu opsi yang dinilai dapat memberikan ruang pembinaan sekaligus meningkatkan keterampilan warga binaan.

Melalui pendekatan yang lebih terbuka dan berbasis data, transparansi dalam pengelolaan warga binaan diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong terciptanya sistem pemasyarakatan yang lebih akuntabel, humanis, dan berkelanjutan.