Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp253,6 miliar untuk menggratiskan biaya pendidikan di 103 sekolah swasta.
Pramono Anung Gubernur DKI Jakarta mengatakan, kebijakan ini diambil untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu.
“Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis,” kata Pramono dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (25/4/2026) yang dikutip Antara.
Ia menegaskan, program ini menjadi bentuk komitmen Pemprov DKI menjamin seluruh anak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya.
“Semoga apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu,” katanya.
Program sekolah swasta gratis ini mengacu pada Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025, dengan total 103 sekolah yang terlibat.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 sekolah merupakan penerima lanjutan yang akan mendapatkan pendanaan penuh selama 12 bulan, mulai Januari hingga Desember 2026.
Sementara itu, 63 sekolah lainnya merupakan penerima baru yang akan memperoleh pendanaan selama enam bulan, yakni Juli hingga Desember 2026. Program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta.
Selain itu, Pemprov DKI juga memastikan program bantuan pendidikan lainnya tetap berjalan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta program pemutihan ijazah.
Pramono turut menyampaikan harapannya agar kebijakan ini mampu mendorong lahirnya generasi Jakarta yang lebih unggul melalui akses pendidikan yang merata.
“Kami berharap berbagai kebijakan ini menjadi pijakan awal lahirnya generasi Jakarta yang lebih maju melalui akses pendidikan yang inklusif, tuntas, dan berkualitas,” ucapnya. (ant/bil/ham)
