Di tengah eskalasi geopolitik global yang kian memanas, posisi Indonesia dengan wilayah perairan strategis dunia menghadapi ujian krusial. Ancaman meletusnya konflik di kawasan yang diprediksi terjadi beberapa tahun ke depan, tidak lagi mengizinkan Indonesia untuk sekadar bersikap pasif.
Gubernur Lemhannas 2022-2023 sekaligus analis senior LAB 45, Andi Widjajanto, saat menjadi pembicara dalam diskusi kelompok terarah bertajuk "Eskalasi Konflik Iran-AS-Israel: Implikasi Geopolitik terhadap Ketahanan Ekonomi, Pertahanan, Strategi Keamanan Nasional, dan Diplomasi Indonesia" di Markas Komando Armada RI, di Jakarta, Selasa (28/4/2026), berpandangan, kawasan perairan strategis RI kini telah bertransformasi menjadi titik tumpu utama jika konflik pecah.
Ia menyoroti ancaman nyata dari selesainya konsolidasi militer China 2027. Amerika Serikat diyakini akan berupaya membendung manuver China dengan menargetkan kontrol atas jalur laut untuk memutus rantai logistik dan energi.
Jika eskalasi itu terjadi, postur bebas aktif yang pasif tidak lagi relevan. Negara-negara besar berpotensi memaksa Indonesia untuk tunduk pada skenario perang mereka demi menguasai Selat Malaka.
Selain itu, Andi menyoroti perang yang menggunakan kecerdasan buatan pertama atau perang algoritma, di mana keputusan tempur mulai diambil oleh kecerdasan buatan. Secara tidak langsung, fenomena itu menuntut Indonesia untuk segera melakukan modernisasi besar-besaran agar tidak sekadar menjadi pion.
Menghadapi tekanan tersebut, Kepala Pusat Kajian Maritim Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Kapusjianmar Seskoal) Laksamana Pertama Salim, mengungkap realitas persaingan hegemoni tersebut secara senyap telah masuk ke area domestik.
Salim membeberkan bagaimana AS dan China tengah bermain proksi di wilayah sekitar RI. AS menjadikan pangkalan di Jepang sebagai tumpuan dan dinilai turut menjadikan dinamika di Papua sebagai bidak catur diplomasinya. Di sisi lain, China juga tak henti bermanuver mengamankan kepentingan logistik, dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam seperti nikel, sekaligus mengincar Natuna.
Lebih jauh, Salim mengungkap adanya operasi intelijen asing, termasuk CIA dan intelijen China, yang terpantau bergerak di luar jalur diplomasi resmi. Mereka beroperasi sangat tertutup, melaporkan situasi RI langsung ke Washington atau Beijing.
Isu tersebut, lanjut dia, makin rumit dengan masuknya kapal Iran hingga 3 mil ke perairan Indonesia yang memicu ketegangan diplomatik. Ini membuktikan bahwa ”badai” itu sudah ada di halaman Indonesia.
Menghadapi kepungan krisis multidimensi ini, doktrin klasik diplomasi Indonesia dinilai perlu segera dikalibrasi ulang. Konsep bebas aktif warisan Mohammad Hatta dianggap tak lagi memadai ketika diterjemahkan hanya sebagai sikap netral yang pasif di pinggir arena.
Indonesia kini dituntut untuk berani melakukan ”Navigasi di Tengah Badai”. Konsep netral aktif harus dievolusikan menjadi pembentukan koalisi antarnegara berbasis isu. Ini adalah manuver taktis di mana negara tetap berpijak pada kemerdekaannya, tetapi sangat lincah dalam membentuk kemitraan sesuai kepentingan strategis nasional tanpa harus mengekor pada satu blok hegemoni.
Pergeseran paradigma dari pasif menjadi aktor aktif tersebut, dibingkai Salim dalam gagasan ”Diplomasi Pancasila”. Secara operasional, diplomasi ini menuntut, antara lain, diplomasi berbasis perdamaian (Sila 1), manuver adaptif memperjuangkan HAM global tanpa standar ganda (Sila 2), ketegasan mutlak menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman proksi (Sila 3), mengedepankan dialog sebagai resolusi konflik (Sila 4), dan proaktif mendesak tatanan ekonomi global yang adil (Sila 5).
Kepala Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kabaharwathan Kemhan) Laksamana Madya Supo Dwi Diantara, menyoroti ironi ketahanan logistik nasional. Ia mencontohkan ketergantungan 100 persen Indonesia pada serum anti-bisa ular dari Australia seharga Rp 150 juta per vial, yang seringkali baru dikirim saat mendekati masa kadaluarsa.
”Karena itu, Lembaga Biologi dan Vaksin Pertahanan sekarang sedang meneliti soal produksi serum anti-bisa ular sendiri,” katanya.
Di sisi lain, Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III Laksamana Muda Dato Rusman, mengkritik kondisi infrastruktur pangkalan yang dinilai belum siap menghadapi simulasi perang modern. Banyak pangkalan AL saat ini masih merupakan warisan era kolonial, seperti pangkalan di Surabaya yang merupakan peninggalan Belanda.
Dato mengungkap TNI AL membutuhkan staging base yang nyata di garis depan, seperti di Natuna, sehingga kapal perang yang beroperasi di wilayah perbatasan tidak perlu kembali ke Pulau Jawa hanya untuk mengisi ulang amunisi dan logistik.
Pada akhirnya, kemenangan dalam persaingan global bukan hanya soal siapa yang punya kapal perang paling banyak. Salim menyebutkan, perang modern bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling tahan menderita dan cerdas bermain panjang. ”Jangan menjadi Amerika, jangan menjadi China, jadilah Indonesia,” katanya.
