JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana renovasi rumah jabatan (rujab) Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp 25 miliar membetot perhatian publik. Masih relevankah anggaran tinggi untuk rujab, in this economy?
Uang rakyat yang rencananya akan digelontorkan untuk memugar rumah dinas Gubernur membuat rakyat Kaltim bergerak kritis. Demonstrasi sempat bergulir.
Baca juga: Airlangga-Purbaya Merapat ke Istana di Tengah Rencana Efisiensi dan WFH
Publik semakin geram ketika fasilitas di luar kedinasan termasuk dalam penganggaran, seperti kursi pijat dan akuarium air laut.
Di sisi lain sebagaimana terformulasikan dalam frasa populer in this economy, kondisi finansial saat ini serba tidak pasti dan menuntut efisiensi di sana-sini.
Tidak relevanSekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai, pembangunan rumah jabatan di era kini sudah tidak relevan.
Terlebih, jika pembangunan atau renovasinya diutamakan ketika beragam fasilitas publik justru di wilayah tersebut masih buruk.
"Untuk saat ini, sebenarnya itu sudah enggak relevan lagi dengan memperbaiki rumah dinas mereka yang mewah-mewah, sementara masyarakatnya miskin atau fasilitas infrastrukturnya buruk," kata Misbah saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/4/2026).
Baca juga: Wamendagri: Batalkan Anggaran Rujab Gubernur Kaltim Rp 25 M Jika Tak Prioritas
Senada, pakar antikorupsi sekaligus eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Praswad Nugraha beranggapan, rumah jabatan pada dasarnya adalah fasilitas negara yang sudah tersedia, bukan sesuatu yang harus selalu dibangun ulang dari nol.
Maka ketika renovasi dilakukan hingga menelan anggaran sangat besar, bahkan mencapai puluhan miliar rupiah, hal tersebut menjadi tidak efektif dan tidak efisien.
Utamanya jika pembangunan dipaksakan di tengah kondisi ekonomi yang menuntut penghematan.
Ia mengimbau, kepala daerah seharusnya lebih dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah ada.
"Jika terdapat kerusakan, cukup dilakukan perbaikan seperlunya. Tidak perlu ada renovasi besar-besaran yang tidak memberikan manfaat signifikan bagi publik. Dalam situasi ekonomi seperti sekarang, pengeluaran besar untuk hal yang tidak mendesak justru tidak tepat dan berlebihan," ucap Praswad kepada Kompas.com.
Baca juga: 4 Hal yang Harus Dilakukan Kelas Menengah In This Economy
Praswad berpandangan, praktik renovasi rumah jabatan secara berlebihan akan mencerminkan simbol kekuasaan dan pemenuhan ego semata.
Padahal, jabatan publik seharusnya diiringi dengan kesederhanaan dan empati terhadap kondisi masyarakat.
Di saat banyak warga masih menghadapi kesulitan, penggunaan anggaran negara untuk kemewahan pribadi menjadi kontras yang sulit dibenarkan.
