Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, menyorot kecelakaan tabrakan antara KA Argo Bromo dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam yang menewaskan 16 orang.
Menurutnya, insiden itu menunjukkan adanya kesalahan dalam sistem keamanan kereta.
"Peristiwa tabrakan kereta di wilayah Bekasi ini menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dalam tata kelola keselamatan perkeretaapian kita. Transportasi yang selama ini kita banggakan sebagai moda paling aman dan tepat waktu, justru memperlihatkan celah mendasar yang seharusnya tidak boleh terjadi di era teknologi saat ini," ucap Mufti Anam kepada wartawan, Rabu (29/4).
Insiden kecelakaan itu bermula dari sebuah taksi Green SM mogok di tengah rel di perlintasan sebidang dekat stasiun, lalu tertabrak sebuah KRL yang menuju ke Jakarta. Akibat insiden pertama itu, KRL arah Cikarang yang menjadi korban tabrakan dengan KA Argo Bromo harus berhenti.
Nahas, KA Argo Bromo yang juga mengarah ke Cikarang di belakangnya menabrak gerbong khusus perempuan yang ada di belakangnya. Mufti Anam menyorot dugaan adanya keterlambatan sinyal untuk KA Argo Bromo bahwa ada gangguan kereta di depannya.
"Saya menerima informasi bahwa kereta api jarak jauh tidak mendapatkan sinyal terkait keberadaan kereta di depannya. Jika benar, maka ini adalah kegagalan sistem dan bahkan mungkin human error,"tuturnya.
"Di banyak negara, sistem Automatic Train Protection (ATP) atau European Train Control System (ETCS) sudah menjadi standar minimum untuk mencegah tabrakan, bahkan ketika masinis melakukan kesalahan. kenapa sistem pengaman berlapis seperti ini belum sepenuhnya diterapkan secara optimal di Indonesia," tambahnya.
Politikus PDIP ini kecewa dengan sistem keamanan KAI. Padahal, menurutnya KAI sudah diberikan banyak sekali fasilitas oleh pemerintah.
"KAI selama ini menikmati posisi yang sangat kuat bahkan cenderung monopolistik di sektor transportasi rel. Negara memberikan berbagai fasilitas; penyertaan modal negara (PMN), subsidi Public Service Obligation (PSO), penugasan proyek strategis, hingga perlindungan regulasi sehingga kompetitor nyaris tidak ada," ucap Mufti.
Mufti mengingatkan, investasi selama ini terlalu fokus untuk infrastruktur kereta, rel, dan stasiun. Ia menilai, sistem keamanan belum mendapatkan porsi yang seharusnya.
"Sejak lama saya mengingatkan bahwa investasi kita terlalu berat ke infrastruktur fisik, rel, stasiun, kereta baru, tetapi belum seimbang dengan investasi pada sistem keselamatan berbasis teknologi dan manajemen risiko," ucap Mufti.
"Yang juga sangat memprihatinkan, korban kecelakaan ini semuanya perempuan. bagaimana desain keselamatan kita? Standar desain rangkaian kereta harus mempertimbangkan crash safety, bukan hanya kapasitas dan kenyamanan. Keselamatan jangan setengah-setengah. Tidak cukup hanya melindungi dari kejahatan sosial, tapi juga dari risiko kecelakaan," lanjutnya.
Mufti mendesak agar beberapa hal dilakukan. Pertama, ia meminta agar dilakukan audit investigatif menyeluruh dan independen. Jika ditemukan kesalahan manusia di dalamnya, ia meminta Dirut KAI dan jajaran pimpinan KAI lainnya mundur.
"Harus dibuka secara transparan ke publik di mana titik kegagalannya, apakah sistem sinyal, SOP, atau human error. Jika terbukti human error kami minta dirut dan pemimpin level tertinggi lainnya untuk bertanggung jawab dan mundur. Tidak cukup dengan minta maaf dan evaluasi," ucap Mufti.
Ia juga mendorong penggunaan sistem keamanan otomatis berbasis teknologi. Lebih lanjut, Mufti meminta agar ada evaluasi total manajemen operasional.
"Kedua, percepat implementasi sistem pengaman otomatis berbasis teknologi di seluruh jalur, terutama jalur padat seperti Jabodetabek. Tidak boleh ada lagi kereta berjalan tanpa 'perlindungan digital'," tutur Mufti.
"Ketiga, evaluasi total manajemen operasional dan budaya keselamatan di tubuh KAI. Jangan sampai orientasi bisnis dan ketepatan waktu mengalahkan aspek keselamatan. Keempat, lakukan penataan ulang komposisi gerbong berbasis risiko, termasuk evaluasi dan reposisi gerbong perempuan agar lebih aman," lanjutnya.
Mufti meminta agar dilakukan evaluasi pada seluruh perlintasan sebidang. Jangan sampai ada perlintasan sebidang ilegal.
"Kelima, Fakta lain yang tidak kalah serius, kecelakaan ini dipicu oleh kendaraan yang melintas di perlintasan ilegal tanpa palang pintu resmi. Di era serba teknologi, menurut saya sangat keterlaluan masih membiarkan ada palang pintu ilegal ini," tuturnya.
"Semua perlintasan wajib dipetakan dan diamankan, resmi dijaga atau dilengkapi palang otomatis. Perlintasan ilegal harus segera ditutup permanen atau setidaknya diproteksi sistem digital seperti sensor dan alarm peringatan," tambahnya.
Mufti menilai keselamatan soal perkeretaan ini adalah tanggung jawab semua pihak.
"Ini bukan hanya urusan operator, tapi tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keselamatan rakyat. Keselamatan transportasi adalah urusan hidup mati. Kalau hari ini tidak berbenah, besok yang jadi korban bisa siapa saja termasuk orang di sekitar kita," tandasnya.
