Pantau - Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan pengucapan putusan dan ketetapan terhadap 22 permohonan pengujian materiil atau judicial review undang-undang pada Selasa (12/5/2026).
Berdasarkan pantauan di laman resmi MK, sidang pengucapan putusan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai.
Perkara yang diputuskan mencakup pengujian materiil terhadap KUHAP Baru, Undang-Undang ASN, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Cipta Kerja, KUHP, APBN Tahun Anggaran 2026, hingga Undang-Undang ITE.
Uji Materi KUHP dan APBN Jadi SorotanSalah satu perkara yang menjadi perhatian ialah perkara nomor 96/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang diajukan pemohon Ngarijan Salim.
Pemohon mempersoalkan frasa dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP yang dinilai berpotensi menjadi “pasal sapu jagat” bagi aparat penegak hukum.
Selain itu, perkara nomor 127/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 juga menjadi perhatian karena menyoal dana alokasi khusus (DAK).
MK juga tetap menggelar sejumlah sidang lain pada Selasa pagi dengan agenda perbaikan permohonan dan mendengarkan keterangan DPR serta presiden.
Sidang tersebut mencakup pengujian Undang-Undang Perjanjian Internasional, APBN 2026, hingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Daftar Perkara Beragam dari Pemilu hingga UU HajiSebanyak 22 perkara yang diputuskan hari ini berasal dari berbagai bidang hukum dan kebijakan publik.
Beberapa di antaranya meliputi pengujian Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang ASN, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Perkawinan, hingga Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Selain itu, terdapat pula perkara terkait Undang-Undang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Pengucapan putusan MK terhadap puluhan perkara tersebut diperkirakan menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan berbagai regulasi strategis nasional.
