Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menegaskan kesiapan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026 untuk mengawasi langsung pelayanan jemaah di Arab Saudi.
Pengawasan akan mencakup pemondokan, katering, fasilitas Armuzna, hingga dugaan pungutan liar terhadap jemaah lansia.
“Timwas hari ini melaksanakan rapat persiapan pertama. Nanti akan ada rapat kedua tanggal 23 Mei di daerah kerja di Makkah,” kata Abdul Wachid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/5).
Timwas Haji DPR akan diberangkatkan secara bertahap mulai 16 Mei.
“Besok tanggal 16 kami berangkat. Ada yang tanggal 17, 19, 20, dan 21. Saya bersama pimpinan Komisi VIII DPR RI lainnya menuju Madinah untuk melakukan pengawasan pemondokan,” ujar politikus Gerindra ini.
Temuan Awal: Kamar Hotel Overkapasitas
Dalam pengawasan awal, Timwas mengaku menerima laporan terkait kondisi hotel jemaah di Madinah yang melebihi kapasitas.
Menurut Abdul Wachid, ada kamar yang seharusnya diisi empat orang, namun ditempati hingga delapan bahkan dua belas jemaah.
“Ini sudah tidak manusiawi. Kalau bed memang bisa ditambah, tapi kamar mandi hanya satu. Jemaah akhirnya harus rebutan,” tegasnya.
Selain itu, DPR juga akan mengecek jarak hotel yang diduga melampaui ketentuan.
“Ini temuan yang harus kami cek langsung. Jangan sampai jemaah dirugikan,” katanya.
Katering hingga Transportasi Jadi Sorotan
Selain pemondokan, layanan katering juga menjadi perhatian.
“Katering rasa Indonesia juga harus kita awasi benar,” ujar Abdul Wachid.
Kesiapan Armuzna Dipertanyakan
Fokus pengawasan berikutnya adalah kesiapan layanan Armuzna, khususnya di Arafah.
Timwas menerima laporan bahwa progres tenda di Arafah baru mencapai sekitar 48 persen, sementara pemerintah menyebut sudah 75 persen.
“Nah, ini yang perlu kami cek langsung. Jangan sampai jemaah sudah bergeser ke Arafah ternyata tendanya belum siap,” kata dia.
Program Tanazul untuk Kurangi Kepadatan
DPR juga menyoroti pelaksanaan program Tanazul yang ditargetkan mencakup 50 ribu jemaah.
Program ini dinilai penting untuk mengurangi kepadatan di Mina.
“Kalau 21 ribu jemaah di Mina, menurut laporan yang kami terima, satu orang hanya mendapat ruang sekitar 0,70 meter. Itu praktis hanya cukup untuk jongkok,” ujarnya.
Soroti Dugaan Pungli dan Pengawasan Dam
Selain itu, Timwas juga menerima laporan dugaan pungutan liar terhadap jemaah lansia.
“Ada laporan pungli terhadap jemaah lansia. Seharusnya itu menjadi tanggung jawab regu pendamping, bukan membebani jemaah,” kata Abdul Wachid.
Pengawasan juga akan mencakup pelaksanaan dam agar sesuai ketentuan.
“Pengawasan dam ini juga menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI, apakah dilaksanakan 100 persen atau tidak,” tegasnya.
Melalui pengawasan langsung, Timwas Haji DPR menegaskan komitmennya memastikan pelayanan jemaah berjalan layak dan sesuai standar.
