Pertemuan dua hari antara menteri-menteri luar negeri anggota BRICS di New Delhi, India, berakhir tanpa deklarasi bersama. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono turut hadir dalam pertemuan pada Kamis-Jumat (14-15/5) ini.
Pertemuan memperingati 20 tahun BRICS ini turut mengundang dua negara yang berseberangan akibat konflik di kawasan Teluk, Iran dan Uni Emirat Arab (UEA). Tidak adanya deklarasi bersama membuat pertemuan hanya berakhir dengan pernyataan tuan rumah India.
Mengutip pernyataan India, para menteri gagal mencapai konsensus pada dua topik. Pertama, pembahasan mengenai penyatuan Tepi Barat dan Jalur Gaza di bawah otoritas Palestina. Kedua, salah satu anggota juga keberatan terhadap poin mengenai hak navigasi dan kebebasan kapal di Laut Merah serta Selat Bab Al-Mandab.
Pemberitaan Reuters juga menyebut Iran meminta BRICS untuk mengecam perang Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap negaranya. Teheran juga ingin negara-negara anggota menuding sekutu AS, Uni Emirat Arab turut terlibat dalam operasi militer melawan Iran.
“Ada perbedaan pandangan di antara negara anggota terkait situasi di Asia Barat/Timur Tengah,” tulis pernyataan India tanpa menyebut siapa saja negara anggota tersebut pada Jumat (15/5).
Dalam sebuah konferensi pers, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi turut mengatakan salah satu negara anggota menolak beberapa bagian deklarasi tanpa menyebut UEA.
“Kami tidak punya masalah dengan negara tertentu, mereka bukan target dalam perang kami. Kami hanya menyerang markas dan fasilitas militer AS, yang sayangnya berdiri di wilayah mereka,” kata Araghchi, dikutip dari Reuters, Jumat (15/5).
Dia berharap situasinya dapat berubah ketika para pemimpin negara anggota BRICS bertemu dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada paruh kedua tahun ini.
Di tengah perselisihan politik global, negara-negara BRICS menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis melalui tiga pilar utama, yaitu politik dan keamanan, ekonomi dan keuangan, serta pertukaran antar masyarakat.
Mereka juga menekankan pentingnya tata kelola global secara komprehensif, khususnya di PBB dan Dewan Keamanan. Ini untuk meningkatkan keterwakilan serta suara negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
