Bisnis.com, MAKKAH — Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi memastikan bahwa jemaah haji Indonesia yang berangkat secara mandiri tetap memperoleh layanan, pendampingan, dan bimbingan selama menjalankan ibadah haji 2026 di Tanah Suci.
Pemerintah menegaskan tidak ada perbedaan pelayanan antara jemaah mandiri dan jemaah yang tergabung dalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Kepala Daerah Kerja Bandara PPIH Arab Saudi, Abdul Basir, mengatakan bahwa setiap musim haji selalu terdapat jemaah yang memilih berangkat tanpa bergabung dalam KBIHU maupun Lembaga Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (LBIHU). Meski demikian, seluruh jemaah tetap berada dalam sistem pelayanan pemerintah.
"Jemaah mandiri tetap kami layani. Mereka akan dibimbing oleh pembimbing ibadah di masing-masing kloter, juga dibantu ketua rombongan dan ketua regu," ujar Abdul Basir saat diwawancarai tim Media Center Haji (MCH) di Jeddah, Jumat (16/5/2026).
Jemaah haji mandiri merupakan jemaah reguler yang berangkat tanpa mengikuti lembaga pembimbing ibadah tertentu. Mereka tetap tercatat dalam kloter resmi pemerintah, tetapi memilih menjalani persiapan manasik, pembelajaran ibadah, hingga aktivitas selama haji secara mandiri.
Berbeda dengan jemaah yang mengikuti KBIHU, jemaah mandiri umumnya tidak memperoleh pendampingan tambahan dari pembimbing swasta sejak di Tanah Air hingga di Arab Saudi.
Baca Juga
- Dam Haji di Indonesia jadi Pilihan Sejumlah Jemaah, Ini Pertimbangannya
- Jelang Puncak Haji 2026, Kemenhaj Matangkan Skema Murur agar Lansia Tak Perlu Turun di Muzdalifah
- Daging Dam Haji Disalurkan ke Banyak Negara, dari Sudan hingga Palestina
Jemaah KBIHU biasanya mendapatkan layanan manasik tambahan, pendamping ibadah khusus, hingga koordinasi kelompok yang lebih intensif selama pelaksanaan ibadah haji.
Meski demikian, seluruh layanan utama haji tetap diberikan pemerintah kepada semua jemaah tanpa pengecualian, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, hingga bimbingan ibadah resmi dari PPIH.
Menurut Basir, pola pelayanan berbasis kelompok terbang atau kloter menjadi instrumen utama untuk memastikan seluruh jemaah tetap terpantau selama berada di Arab Saudi.
"Pemerintah tetap hadir membimbing, baik dari sisi ibadah, kesehatan, maupun perjalanan. Semua dilakukan untuk memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah dengan baik," katanya.
Dia menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tidak membedakan pelayanan berdasarkan latar belakang pembimbingan jemaah.
"Baik jemaah yang melalui KBIHU maupun yang mandiri, semuanya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah," ujarnya.
PPIH Arab Saudi saat ini juga tengah mempersiapkan pelayanan fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Seluruh jemaah, termasuk jemaah mandiri, akan mengikuti skema pelayanan yang sama sesuai pengaturan kloter masing-masing.
Pemerintah mengimbau jemaah tetap aktif berkoordinasi dengan ketua regu, ketua rombongan, dan petugas kloter agar tidak mengalami kendala selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.
