Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengungkap dugaan realisasi proyek hilirisasi bibit tanaman yang tak sesuai dengan kondisi di lapangan. Proyek-proyek tersebut berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 3,3 miliar.
Adapun temuan tersebut ada di daerah Manado, Lebak, Cianjur, Gorontalo, dan Indragiri Hilir.
“Saat ini ditemukan. Data yang berbeda. Jumlah surat perintahnya berbeda dengan realisasi lapangan. Nilainya kurang lebih [kerugian] Rp 3,3 miliar,” kata Amran kepada media di kediamannya di Jakarta Selatan, Selasa (19/5).
Amran mengatakan sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri untuk melakukan penindakan. Ia meminta dugaan pelanggaran ini segera diperiksa.
“Tapi ini baru dugaan. Kami meminta urgent dan kepolisian setempat. Ini ada dari Satgas Pangan. Kami sudah telepon tadi Pak Kabareskrim agar ini ditindaklanjuti,” ujarnya.
Terkait ketidaksesuaian realisasi, hal tersebut berkaitan dengan beberapa bibit tanaman hilirisasi termasuk kelapa sampai kopi.
“Macam-macam. Kan ada kelapa. Ada kakao. Ada kopi. Macam-macam. Kan ditanam tahun lalu,” kata Amran.
Menurut Amran, saat ini ada kasus seorang oknum yang mengatasnamakan Kementan lalu meminta uang dengan iming-iming proyek. Terkait hal itu, Amran juga sudah mengutus Satgas Pangan.
“Meminta uang pada orang. Yang ditemukan. Satu orang Rp 300 juta. Itu nama yang menerima adalah inisialnya H yang memberikan nama R dan dijanjikan proyek di pertanian. Kami minta. Kepada kepolisian mengusut tuntas. Sampai ke akar-akarnya kalau ada yang terlibat di pertanian,” ujarnya.
Selain itu, terdapat kasus serupa di mana ada oknum ASN Kementan yang menjanjikan proyek kepada swasta namun proyeknya tidak pernah terjadi. Untuk itu, Amran langsung memecat oknum ASN tersebut namun ia tak memberi detailnya.
“Menjanjikan proyek. Bahwa dia punya jaringan khusus ke Kementerian Pertanian. Yang saya pecat tadi. Itu DPO sekarang. Kami sudah pecat. Dia DPO,” kata Amran.
