KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan sekaligus insentif fiskal kepada pemerintah daerah (pemda) berprestasi di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara (Nusra).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat kinerja daerah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemberian penghargaan tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan pemda yang menjadi tugas utama Kemendagri.
"Di tahun ini, kami alokasikan anggaran sebanyak Rp 1 triliun untuk insentif fiskal daerah. Pertimbangannya karena tugas dari Kemendagri berdasarkan Undang-Undang (UU) Pemerintahan Daerah adalah sebagai pembina dan pengawas pemda," ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (20/5/2026).
Baca juga: Menggerakkan Dekarbonisasi lewat Instrumen Fiskal Daerah
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Ballroom Merumatta Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (19/5/2026).
Tito menyebut pemberian penghargaan tersebut mengadopsi konsep carrot and stick dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnyaa, pemerintah tidak hanya bertugas mengevaluasi dan mengawasi, tetapi juga memberikan apresiasi yang berdampak langsung bagi daerah.
"Kalau trofi sama sertifikat itu sudah biasa. Jadi, (hadiahnya) dalam bentuk insentif fiskal," jelasnya.
Tito menilai, jika penghargaan hanya diberikan di tingkat nasional, persaingan antardaerah menjadi kurang seimbang.
Baca juga: Insentif Fiskal Disiapkan, Pemerintah Jaga Stabilitas Pariwisata Saat Avtur Mahal
Menurutnya, daerah dengan kapasitas fiskal besar cenderung lebih unggul dibandingkan daerah dengan kemampuan anggaran terbatas.
“Inovasi mereka lebih banyak karena anggarannya tersedia. Demikian juga untuk tingkat kota. Kalau dipertandingkan antarkota, kota-kota besar seperti Surabaya atau Medan akan mendominasi,” jelas Tito.
Oleh karena itu, Kemendagri membagi penghargaan berdasarkan regional agar setiap daerah memiliki kesempatan yang lebih adil untuk memperoleh apresiasi sekaligus tambahan insentif fiskal yang dapat dimanfaatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tito menambahkan, kategori penilaian dipilih berdasarkan indikator yang sederhana dan memiliki data yang valid.
“Misalnya data pengangguran, sumbernya dari Badan Pusat Statistik (BPS),” ungkapnya.
Baca juga: BPS Sebut Angka Pengangguran Turun 0,08 Persen dibanding Tahun Lalu
Daftar pemda penerima penghargaanPada Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting tingkat kabupaten, Kabupaten Pulau Morotai meraih Terbaik I, disusul Kabupaten Halmahera Utara sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Halmahera Tengah sebagai Terbaik III.
Untuk tingkat kota, penghargaan diraih Kota Ternate, sedangkan tingkat provinsi diraih Provinsi Maluku Utara. Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
