jpnn.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggelar Diskusi Publik bertema "Refleksi 28 Tahun Reformasi: Menguatnya Militerisme, Menyempitnya Ruang Demokrasi dan Ancaman Krisis Ekonomi" pada Selasa (19/5/2026) di Sadjoe Cafe & Resto, Tebet, Jakarta Selatan.
Dikutip dari siaran pers koalisi, disebutkan bahwa diskusi itu menjadi ruang refleksi kritis terhadap kondisi demokrasi Indonesia pasca 28 tahun Reformasi yang dinilai tengah mengalami kemunduran serius akibat menguatnya militerisme dalam kehidupan sipil dan politik.
BACA JUGA: Ingatkan Pemerintah Buka Mata Hadapi Masalah Serius, Anies Singgung soal Obat Tidur
Situasi tersebut tampak dari semakin luasnya keterlibatan militer dalam urusan non-pertahanan, meningkatnya pendekatan keamanan dalam merespons kritik publik, serta maraknya intimidasi terhadap masyarakat sipil, pembela HAM, akademisi, hingga ruang-ruang sipil lainnya.
Pengamat ekonomi Yanuar Rizky dalam diskusi itu menyoroti arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai menunjukkan kecenderungan menuju model state capitalism berbasis militerisme. Namun, menurutnya, pemerintah gagal memahami konteks historis dan prasyarat yang melandasi keberhasilan model tersebut di negara lain seperti Tiongkok.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Pidato di DPR, 2 Mantan Lawan Politik Kompak Komentari Rupiah Anjlok
Yanuar menjelaskan bahwa konsep state capitalism yang dijalankan Deng Xiaoping tidak dibangun secara instan, tetapi diawali dengan konsolidasi ekonomi dan pemberantasan korupsi secara keras dan sistematis. Dia menilai pola ekonomi komando sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah Indonesia.
Pada masa Orde Baru, katanya, Soeharto menjalankan model serupa melalui program ABRI Masuk Desa sebagai bagian dari penguatan kontrol negara berbasis militer. "Pola tersebut kini kembali dihidupkan oleh pemerintahan Prabowo melalui program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih," kata Yanuar.
BACA JUGA: Prof Tedi Sudrajat: PPPK Paruh Waktu Sebaiknya Dihilangkan Saja
Dia menegaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara konteks ekonomi Orde Baru dengan situasi Indonesia saat ini. Soeharto, menurutnya, memulai ekspansi kapitalisme negara dalam kondisi surplus ekonomi dan situasi fiskal yang relatif kuat. Sementara pemerintahan Prabowo justru menjalankan agenda serupa dalam kondisi ekonomi yang jauh lebih rentan dan terkesan dipaksakan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko ekonomi yang serius di masa depan.
Menurut dia, pendekatan pemerintah yang semakin dekat dengan kepentingan ekonomi dan geopolitik asing justru menimbulkan paradoks terhadap retorika nasionalisme yang selama ini dibangun pemerintah. Yanuar mempertanyakan kontradiksi tersebut: ketika kritik masyarakat sipil dituduh sebagai "antek asing", sementara kebijakan ekonomi pemerintah sendiri justru semakin bergantung pada kekuatan pasar global dan kedekatan dengan kepentingan asing.
Lebih lanjut, Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Sulistyowati memaparkan perjuangan perempuan dari sejarah kebangsaan. Dia mengingatkan bahwa refleksi Reformasi tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang kekerasan terhadap perempuan, khususnya pada masa Orde Baru.
Dia menyoroti bagaimana perempuan mengalami diskriminasi berlapis, terutama perempuan dari kelompok etnis Tionghoa yang menjadi sasaran kekerasan seksual dalam tragedi Mei 1998. Peristiwa pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa, menurutnya, merupakan salah satu luka sejarah paling kelam dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
Sulistyowati menegaskan bahwa dalam berbagai konflik sosial maupun konflik bersenjata, tubuh perempuan kerap dijadikan alat politisasi untuk mencapai tujuan-tujuan kekuasaan tertentu. "Kekerasan seksual tidak berdiri sebagai tindakan individual semata, melainkan menjadi bagian dari strategi politik untuk menciptakan rasa takut, menghancurkan martabat kelompok tertentu, dan memecah solidaritas masyarakat," tuturnya.
Dia menjelaskan bahwa pada masa Orde Baru, politik identitas digunakan secara sistematis sebagai alat propaganda untuk membelah masyarakat. Kelompok etnis Tionghoa dibangun sebagai "yang berbeda" dari pribumi melalui berbagai stigma sosial dan politik.
Dalam situasi demikian, perempuan Tionghoa menjadi kelompok yang paling rentan karena tubuh mereka dijadikan simbol untuk menyerang komunitas tertentu dan menciptakan teror sosial. "Dengan kata lain, kekerasan terhadap perempuan dipakai sebagai instrumen untuk mempertahankan dan mereproduksi relasi kuasa yang diskriminatif," ujarnya.
Menurut Sulistyowati, sejarah tersebut tidak boleh dipisahkan dari perjalanan panjang perjuangan perempuan Indonesia dalam memperjuangkan persamaan hak dan melawan penindasan. Kaum perempuan telah memainkan peran penting dalam membangun kesadaran hak-hak politik, hak atas pendidikan, dan perjuangan kesetaraan gender di Indonesia.
"Karena itu, tragedi pemerkosaan Mei 1998 bukan hanya persoalan kekerasan seksual semata, melainkan bagian dari rangkaian sejarah perjuangan perempuan Indonesia melawan diskriminasi, kekerasan, dan politik penindasan yang diwariskan rezim otoritarian," kata dia.(fat/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
