FAJAR, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengaku terkejut dengan kabar penunjukan mantan Direktur PT Vale Indonesia Tbk, Luke Thomas Mahony, untuk memimpin BUMN baru PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
“Kami jujur cukup terkejut,” ujar Mufti Anam melalui layanan pesan, Jumat (22/5).
Pemerintah diketahui resmi membentuk PT DSI sebagai BUMN baru yang akan secara khusus menangani ekspor sumber daya alam (SDA) strategis Indonesia. Perusahaan tersebut berada di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Juni 2026.
Pembentukan PT DSI disebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas SDA serta memastikan proses ekspor tercatat secara transparan.
Meski demikian, Mufti memahami langkah pemerintah menunjuk figur asing dilakukan dengan pertimbangan profesionalitas dan pengalaman.
“Mungkin pemerintah hari ini mengambil langkah yang sangat hati-hati dengan menghadirkan figur profesional asing yang dianggap punya rekam jejak, integritas, dan pengalaman yang komprehensif,” katanya.
Namun, legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan agar penunjukan Luke Thomas tidak menjadi preseden ketergantungan terhadap tenaga asing di sektor strategis nasional.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan batas waktu yang jelas terkait penempatan warga negara asing pada posisi strategis di perusahaan negara.
“Masyarakat perlu tahu, sampai kapan posisi strategis ini dipimpin oleh warga negara asing,” ujarnya.
Mufti menilai posisi tersebut pada akhirnya harus kembali dipimpin oleh putra bangsa setelah proses transisi, pembenahan sistem, dan pembangunan tata kelola selesai dilakukan.
“Posisi itu harus kembali dipimpin oleh anak bangsa yang profesional, bersih, dan berintegritas,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam Indonesia harus tetap berada di bawah kendali penuh anak bangsa.
Menurut Mufti, tantangan pemerintah saat ini bukan hanya soal tata kelola ekspor, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
“Ada kegelisahan di masyarakat dan dunia usaha. Ada kekhawatiran terhadap arah pengelolaan ekonomi nasional,” pungkasnya. (jpnn/*)
