Pantau - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta konflik internal di Universitas Sjakhyakirti diselesaikan secara bijak tanpa mengorbankan mahasiswa di tengah polemik yayasan dan pencabutan izin operasional Fakultas Hukum oleh kementerian terkait.
Herman Deru mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan L2 Dikti terkait persoalan yang terjadi di kampus tersebut.
Ia menyebut statusnya sebagai alumni sekaligus ketua alumni Universitas Sjakhyakirti menjadi alasan dirinya ikut memperhatikan keberlangsungan kampus tersebut.
“Universitas Sjakhyakirti harus tetap eksis,” ungkap Herman Deru.
Menurut Herman Deru, persoalan internal yayasan maupun kepengurusan kampus seharusnya dapat diselesaikan melalui musyawarah tanpa mengganggu hak akademik mahasiswa.
Ia meminta seluruh pihak yang berselisih menepikan ego kelompok demi menjaga keberlangsungan pendidikan di Universitas Sjakhyakirti.
“Mahasiswa jangan sampai menjadi korban,” tegasnya.
Herman Deru juga menyatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap memfasilitasi ruang diskusi bersama apabila mediasi yang dilakukan L2 Dikti belum menemukan solusi.
Ia mempersilakan kedua pihak yang berselisih datang ke Pemprov Sumsel untuk mencari jalan penyelesaian bersama.
Mahasiswa Tuntut Kepastian StudiSebelumnya, mahasiswa aktif Universitas Sjakhyakirti menggelar aksi demonstrasi pada Sabtu (23/5) untuk menuntut kepastian kelanjutan studi setelah pencabutan izin operasional Fakultas Hukum.
Mahasiswa meminta pembebasan biaya semester serta pengembalian dana kegiatan akademik yang batal dilaksanakan.
Mereka juga menuntut pemindahan studi ke perguruan tinggi lain tanpa biaya tambahan.
Perwakilan mahasiswa, Khaliq, menegaskan mahasiswa tidak boleh menjadi korban konflik internal yayasan dan kampus.
“Kami hanya ingin kepastian pendidikan tetap berjalan sampai selesai,” ungkap Khaliq.
Kampus Janjikan Pemindahan MahasiswaMenanggapi tuntutan tersebut, pihak rektorat yang dipimpin Rektor Maulan Irwadi menggelar rapat bersama mahasiswa untuk membahas langkah penyelesaian sementara.
Dalam rapat tersebut disepakati mahasiswa semester 2, 4, 6, dan 8 akan dipindahkan ke perguruan tinggi lain mulai semester mendatang tanpa biaya tambahan.
Pihak universitas memastikan seluruh biaya perpindahan mahasiswa akan ditanggung yayasan.
Kampus juga berjanji menerbitkan transkrip nilai resmi bagi seluruh mahasiswa terdampak.
Perkuliahan semester genap disebut tetap dilanjutkan hingga penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS).
Dana Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa semester 6 yang batal dilaksanakan juga akan dikembalikan pihak kampus.
Mahasiswa menyatakan akan menempuh jalur hukum apabila seluruh poin kesepakatan tertulis tidak dijalankan pihak universitas.
