DI BALIK narasi pertumbuhan ekonomi, struktur sosial Indonesia justru menunjukkan gejala yang harus diwaspadai.
BPS mencatat jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024.
Sebaliknya, kelompok masyarakat yang hanya selangkah di bawah kelas menengah meningkat dari 128,85 juta menjadi 137,5 juta orang.
Artinya, semakin banyak warga yang hidup dalam posisi serba tanggung, yakni tidak miskin secara statistik, tapi belum aman menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, maupun ketidakpastian pekerjaan.
BPS mencatat rasio gini Indonesia pada September 2025 berada di level 0,363. Terlepas dari perdebatan mengenai berapa tingkat rasio gini yang ideal, data tersebut menunjukkan bahwa distribusi kesejahteraan belum berlangsung secara merata, terutama di pusat-pusat ekonomi yang memperlihatkan kontras paling nyata antara kelompok berpendapatan tinggi dan masyarakat kebanyakan.
Selain itu, BPS melaporkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia pada 2025 mencapai Rp 83,7 juta per tahun atau sekitar 5.083,4 dollar AS, untuk pertama kalinya menembus level 5.000 dollar AS.
Namun, angka rata-rata tersebut tidak serta-merta menggambarkan kondisi mayoritas masyarakat.
Baca juga: Jalan Lebar Preman Menuju Kekuasaan
Hal itu terkonfirmasi dengan data struktur ekonomi Indonesia hingga 2025 yang masih menunjukkan tingkat konsentrasi kekayaan yang cukup tinggi pada sejumlah kelompok usaha besar.
Data Forbes mencatat total kekayaan 50 orang terkaya Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 306 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 5.400 triliun.
Nilai tersebut setara dengan sekitar 22 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang pada 2025 mencapai sekitar Rp 24.000 triliun.
Kekayaan tersebut terkonsentrasi pada sejumlah grup bisnis besar yang menguasai berbagai sektor strategis mulai dari perbankan, energi, pertambangan, petrokimia, telekomunikasi, ritel, properti, hingga industri pangan.
Konsentrasi ekonomi juga tampak secara geografis. Berbagai perusahaan Indonesia yang masuk daftar Forbes Global 2000 maupun Fortune Global 500 sebagian besar berbasis di Jakarta.
Kondisi tersebut menyebabkan arus modal, akses pembiayaan, dan akumulasi kekayaan nasional lebih banyak berputar di Jakarta dibandingkan sebagian besar wilayah Indonesia lainnya.
Kondisi itu menciptakan kesenjangan ekonomi yang cukup serius. Refleksi kesenjangan ekonomi juga menjalar pada kesenjangan sosial.
Munculnya stratifikasi sosial yang semakin senjang, gaya hidup dengan ukuran kemewahan, dan diperparah dengan kebiasaan atau watak pamer (flexing).
