jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi perekat persatuan bangsa.
Sebab nilai-nilainya harus dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
BACA JUGA: Pancasila di Tengah Pusaran Zaman: Fondasi Kebangkitan Bangsa dan Suar Perdamaian Dunia
Hal itu disampaikan di sela-sela acara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi Jawa Tengah di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 1 Juni 2026.
Tema peringatan tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.
BACA JUGA: BPIP Siap Gelar Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, Usung Tema Perdamaian Dunia
"Nilai Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Maka harus kita dengung-dengungkan,” kata Luthfi.
Dia mengatakan Pancasila perlu menjadi pegangan penting dalam menghadapi berbagai persoalan.
BACA JUGA: Universitas Pancasila Lepas 840 Wisudawan Berkarakter Unggul Menuju Pasar Global
Di Jawa Tengah, nilai Pancasila juga harus menjadi landasan berpikir bagi seluruh masyarakat. Keberagaman suku, bahasa, ras, dan latar belakang sosial, kata dia, harus tetap disatukan oleh semangat Pancasila.
"Apapun suku, bangsa, bahasa, maupun ras, tetap Pancasila sebagai perekat kita,” katanya.
Di Jawa Tengah, nilai-nilai Pancasila terus diwujudkan dalam berbagai kebijakan dan gerakan nyata.
Sejumlah program Pemprov Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di antaranya Program Dokter Spesialis Keliling (Speling), Kecamatan Berdaya, Pesantren Obah, Kartu Zilenial, 1 KK 1 Rumah Layak Huni, Mageri Segoro, daycare untuk buruh, dan lainnya.
Dalam kesempatan ucapa peringatan itu, Ahmad Luthfi membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI Yudian Wahyudi.
Dalam amanat tersebut, kepala daerah diminta memastikan setiap kebijakan publik berlandaskan nilai Pancasila.
"Kepada para Menteri dan Kepala Daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” demikian amanat Kepala BPIP.(jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
