Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto melontarkan kritik keras terhadap arah demokrasi Indonesia pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Indonesia telah mengalami pergeseran mendasar hingga berubah menjadi negara yang bercorak otoriter populis.
Hasto menilai demokrasi Indonesia yang semula dibangun di atas keseimbangan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sebagaimana nilai-nilai Pancasila, kini berubah menjadi sistem yang semakin terpusat pada kekuasaan.
Baca Juga: Eks Menkeu Sebut Prabowo Setengah Mati 'Cuci Piring' Jokowi
“Kita sangat menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia, kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik,” ujar Hasto, dikutip Selasa (2/6).
Ia kemudian secara khusus menyoroti periode kedua kepemimpinan Jokowi sebagai titik perubahan terbesar dalam wajah demokrasi nasional.
“Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis,” lanjutnya.
Menurut Hasto, perubahan tersebut tidak hanya terlihat dalam praktik politik, tetapi juga tercermin pada sistem hukum yang dinilai semakin kehilangan independensinya.
Ia berpendapat hukum yang seharusnya menjadi instrumen keadilan telah bergeser menjadi alat yang tunduk pada kepentingan kekuasaan.
“Sistem hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan, telah diubah wataknya untuk tunduk pada kekuasaan,” katanya.
Hasto juga menyinggung dugaan penggunaan aparatur negara dan aparat penegak hukum untuk kepentingan politik penguasa. Ia mengklaim kondisi tersebut tampak dalam dinamika politik menjelang dan selama Pemilu 2024.
Menurutnya, fenomena tersebut menjadi salah satu alasan mengapa PDIP sebelumnya menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat dalam forum Rapat Kerja Nasional partai.
“Maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hasto mengingatkan bahwa supremasi hukum merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Tanpa kepastian hukum yang adil, kata dia, kehidupan politik maupun ekonomi akan dipenuhi ketidakpastian.
“Sistem hukum yang berkeadilan adalah fondasi pokok. Tanpanya, tidak akan ada penghormatan terhadap kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan,” tuturnya.
Pernyataan Hasto tersebut mengingatkan kembali pada respons Jokowi beberapa tahun lalu saat mendapat tudingan serupa dari kalangan mahasiswa.
Pada 2021, ketika mendapat kritik dari mahasiswa yang menjulukinya "The King of Lip Service", Jokowi menyebut berbagai label yang pernah diarahkan kepadanya, termasuk tudingan sebagai pemimpin otoriter.
Saat itu Jokowi menegaskan kritik merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi dan meminta semua pihak tetap menjaga etika serta kesantunan dalam menyampaikan pendapat.
Baca Juga: Tiga Orang di Balik Kasus Ijazah Jokowi, Mantan Menteri: Nama Belakangnya 'O' Semua'
Pernyataan terbaru Hasto kini kembali membuka perdebatan mengenai arah demokrasi Indonesia selama satu dekade terakhir, khususnya terkait relasi antara kekuasaan politik, penegakan hukum dan kualitas demokrasi pasca-Pemilu 2024.
