Center of Economic and Law Studies (CELIOS) meminta Kejaksaan Agung memperluas penyelidikan di Badan Gizi Nasional (BGN), dengan menelusuri dugaan persoalan pengadaan barang hingga potensi praktik jual beli titik pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bhima Yudhistira Adhinegara Direktur Eksekutif CELIOS menilai aspek tersebut perlu menjadi perhatian serius dalam proses penyelidikan yang sedang berlangsung agar dugaan penyimpangan tidak hanya berhenti pada pelaksana teknis, tetapi juga menyentuh tata kelola program secara menyeluruh.
“Paling penting adalah jual-beli titik dari dapur SPPG. Apakah ini instruksi dari kepala BGN sebelumnya? Atau memang ini ada praktik korupsi yang memang dari tata kelola, dari regulasi dibiarkan. Apakah dalam pengadaan-pengadaan barang yang sebenarnya banyak yang tidak perlu ya, mulai dari seragam, kemudian kendaraan, untuk operasional dari SPPG ini bisa betul-betul menjadi transparan dan menjadi terbuka,” kata Bhima di kantor Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Selain itu ia menekankan, pemeriksaan perlu dilakukan sampai ke regulasi, mekanisme dan petunjuk teknis di BGN. Katanya penegakan kasus ini penting untuk menjadi contoh bagi lembaga pemerintahan lainnya yang mengelola anggaran negara.
“Harapannya sih ada pihak yang dijadikan tersangka, dan segera dibawa ke pengadilan, sehingga ini bisa jadi pelajaran juga. Jangan sampai bermain-main dengan anggaran yang sebelumnya sangat besar ya di atas Rp300 triliun untuk 2026,” ujarnya.
Katanya, penyelidikan soal kemungkinan pembiaran terhadap dugaan korupsi harus diusut tuntas.
“Apakah ada pembiaran, terjadinya korupsi dengan sengaja memberikan regulasi-regulasi yang sifatnya memang sangat lentur atau tidak ketat,” ungkapnya.
Di sisi lain, Bhima juga mendorong perbaikan tata kelola di BGN. Karena bersih-bersih tanpa perbaikan tidak akan optimal.
“Sebenarnya ini upaya untuk melakukan bersih-bersih, tetapi tidak optimal kalau tidak dibarengi dengan tata kelola yang lebih baik. Makanya kita juga menunggu bagaimana tata kelola dari kepala BGN yang baru. Ini bisa mendorong target,” ungkapnya.
Bhima berharap kepemimpinan baru BGN dapat mengarahkan Program MBG menjadi lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan.
“Jadi lebih target kepada MBG di daerah-daerah 3T. Kemudian, Ibu hamil dan juga untuk pencegahan bayi stunting. Jadi, balik lagi formulasi dari MBG-nya itu menjadi MBG yang lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto Presiden RI mencopot Dadan Hindayana dari posisi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), serta Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya sebagai Wakil Kepala BGN.
Presiden mengangkat Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN, serta Agustina Arumsari, dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru.
Pada Rabu pagi (3/6/2026), Kejaksaan Agung (Kejagung) mengonfirmasi adanya penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlokasi di Jakarta Pusat.
Mochamad Jeffry Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung mengatakan penggeledahan dilakukan penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Meski begitu, Kejagung belum memberikan keterangan lebih lanjut soal kasusnya. (lea/saf/ipg)
