Komisi VII DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay sempat menyampaikan sejumlah kritik.
Rapat kerja digelar di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Dalam rapat itu, Saleh sempat protes Menpar tidak menyapa dirinya di awal rapat.
"Terima kasih sudah hadir semua, ini karena Bu Menteri mau pergi duluan, makanya saya mau bicara takutnya saya nggak sempat bicara gitu karena saya pas masuk tadi tidak disapa," kata Saleh saat rapat.
Saleh tidak terima Menpar hanya menyapa anggota Komisi VII DPR RI lainnya termasuk Lamhot Sinaga. Ia mempertanyakan apa salah dirinya terhadap Menpar.
"Yang disapa malah Pak Lamhot, jadi begitu Pak Lamhot masuk 'Selamat datang Pak Lamhot', jadi saya pas datang tadi padahal saya terlambatnya 3 menit 4 menit lah, tidak begitu lama kan, disapa pun nggak, jadi saya pikir apa salah saya sama Bu Menteri," ucap dia.
"Jadi biasa lah, kalau orang Medan kan terus terang Pak, ya kan, apa adanya gitu, bukan ada apanya, tapi memang apa adanya saja, itu lah yang saya rasakan," lanjut dia.
Saleh lalu melanjutkan kritiknya kepada Menpar. Ia menyoroti kondisi penyerapan anggaran hampir Rp 450 miliar yang tidak berimbang antara kedeputian di Kementerian Pariwisata.
"Maka begitu kita lihat di kedeputian lain anggarannya jadi kecil, kemarin ada yang Rp 18 miliar atau Rp 20 miliar, jadi begitu sudah pertengahan tahun habis anggarannya. Jadi ini kita di pertengahan tahun akhirnya mereka seakan-akan yang di kedeputian itu udah akhir tahun kamu nggak usah kerja lagi, ya udah datang ngantor, dan kita tidak tahu apa yang dikerjakan di sana, jadi ini penting yang dibahas ini," ucap dia.
Selanjutnya, Saleh juga menyinggung persoalan banyaknya turis asing yang datang ke Indonesia untuk belanja akibat anjloknya rupiah. Dia menyebut sebetulnya hal ini positif, tetapi menjadi dilema untuk Indonesia.
"Banyak orang dari Singapura dan Malaysia yang ke Batam untuk belanja wisata atau wisata belanja, atau apa lah namanya, sekarang malah sudah ke Jakarta, isunya sudah pindah ke Jakarta, besok lusa mungkin ke Bandung ke mana, yang mereka lakukan apa? Menikmati kenaikan selisih kurs ya kan, sekarang kalau nggak salah (SGD 1) sudah Rp 14 ribuan ya, sudah mendekati lah, 1 SGD, saya dengar gitu," cecarnya.
"Nah kalau itu terjadi sekarang pertanyaannya, itu kan menggembirakan sebetulnya Ibu Menteri, menggembirakan, karena pedagang pedagang kita itu barang kita laku, banyak pula habis, orang beli belanja banyak, tetapi pada sisi lain, ini belum tentu menggembirakan untuk tatanan ekonomi kita secara fundamental, kan berarti kita di mana posisinya. Apa kita senang mereka datang untuk wisata dan belanja, atau kita mempertahankan ini supaya fondasi ekonomi kita makin kuat, kalau kita mau berdiri di tengah bagaimana posisi Indonesia di situ? Gimana cara atasinya itu? Karena pasti ada positif negatif Indonesia berada pada posisi itu," lanjut dia,
Kemudian, Waketum PAN ini juga menyoroti Menpar yang beberapa saat lalu kerap berkunjung ke daerah-daerah. Ia bertanya apakah kunjungan itu bisa meningkatkan pendapatan.
"Tapi itu bagus saja itu kunjungan sebetulnya, kami senang, Ibu ke Sumbar pake baju-baju ini segala macem, saya nggak tahu kok postingan ibu itu langsung masuk aja ke HP saya, padahal saya nggak cari-cari, heran saya itu, nggak jadi saya juga heran kok ada aja, masuk, pindah ke kota mana, ada, sebetulnya kita senang. Tapi apa itu esensial untuk tingkatkan penghasilan negara?" tutur Saleh.
"Kalau anggaran kegiatan kegiatan lain di kementerian lain, katakanlah pendidikan Bu, pendidikan itu habiskan anggaran, bangun sekolah, bener nggak? Beli buku, laptop, komputer, apa lagi tuh, kursi dan seterusnya. Kesehatan, habiskan duit, apapun kegiatan di kementerian lain rata-rata habiskan uang. Nah di Pariwisata ini habis duit tapi saat yang sama potensi kembalikan uang itu untuk kita ada," lanjut dia.
Selanjutnya, kritik juga datang dari anggota Komisi VII DPR Putra Nababan. Ia menyinggung Menpar yang hendak meninggalkan rapat karena ada urusan lain.
"Ibu izin saya tertarik yang disampaikan Pak Ketua, rasanya memang pedih tidak disapa oleh Ibu Menteri, tapi karena Pak Ketua punya empati, lalu apakah layak kalau kita lakukan pendalaman tidak ada menterinya? Ini saya tanya, kita hormati cabang eksekutif, iya mau konsolidasi tapi kita cabang legislatif, punya hak konstitusional yang sama ketika bertanya dengan mitra atau mendalami, mohon kebijakan pimpinan dalam hal ini, karena pendalaman kita juga agak dalam," tutur dia.
Menpar Widiyanti Putri Wardhana kemudian merespons sejumlah kritik yang disampaikan pimpinan hingga anggota Komisi VII DPR. Ia mengaku telah mencatat dan menyerap semua masukan dari Komisi VII DPR.
"Bapak Ibu pimpinan saya terima kasih atas semua masukan dan dukungannya, saya telah catat semua poin yang ada, saya yakin ibu wamen nanti dapat menjawab, dan kami tentu akan menjawab juga di rapat berikutnya yang direncanakan tanggal 17 Juni untuk bahas anggaran tahun 2027, tapi juga bisa sambung kembali pertanyaan-pertanyaan dari bapak ibu sekalian," ujar Widiyanti.
Ia pun memohon izin untuk meninggalkan rapat karena ada hal penting lain yang harus didatangi. "Saya akan catat, dan telah kami serap, dan kami mohon izin bapak ibu sekalian untuk meninggalkan ruangan, terima kasih," imbuhnya.
(maa/dwr)
