Bisnis.com, BALIKPAPAN — Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kini berada di persimpangan jalan. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berulang di sektor komoditas utama memicu alarm bahaya bagi stabilitas ekonomi daerah.
Jika tidak segera diantisipasi dengan cetak biru (blueprint) yang konkret, Kaltim terancam menghadapi fenomena eksodus tenaga kerja massal yang berpotensi melumpuhkan daya beli sekaligus membuat pertumbuhan ekonomi daerah jalan di tempat pada kisaran 4,9% hingga 5%.
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Purwadi menyatakan keterbatasan ekosistem pasca-PHK di Kaltim menjadi pemantik utama terjadinya capital flight atau pelarian modal ke luar daerah.
Para mantan pekerja, baik dari level manajerial dengan pesangon besar maupun buruh, cenderung memilih pulang kampung halaman karena pasar domestik Kaltim yang memiliki populasi kecil dinilai kurang menjanjikan untuk ruang tumbuh usaha baru.
Bagai efek domino, dampak dari gejolak ini tidak hanya berhenti di level korporasi, melainkan merembet cepat ke sektor ekonomi mikro di wilayah lingkar industri.
Seiring penurunan operasional perusahaan, lini usaha penopang seperti kos-kosan, warung makan, hingga penyewaan transportasi perlahan gulung tikar.
Baca Juga
- Harga TBS Sawit di Kaltim Merosot untuk Periode II Mei 2026
- Pertumbuhan Ekonomi Kalsel Capai 5,67%, Didukung Ekspor dan Fiskal
- Ekonomi Kaltim Tumbuh Pelan, Tetangga Melaju Kencang di Kuartal Awal 2026
"(Pekerja yang di-PHK) mau bangun usaha, misalnya pasarnya terbatas karena jumlah penduduk kita sedikit kan?" kata Purwadi dalam keterangan resmi, Selasa (2/6/2026).
Imbasnya, lanjut dia, daya beli masyarakat akan hancur, bahkan untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, energi, dan kesehatan.
Purwadi menyebut kondisi ini kian diperparah oleh kebijakan restriksi ekspor satu pintu yang berisiko memicu penurunan indeks saham di bursa efek.
Dia menambahkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyerap tenaga kerja terbesar hingga 19% (sekitar 390.000 pekerja) dan menekan angka pengangguran di pedesaan tersebut hanyalah nilai semu.
"Penyerapan di sektor pertanian itu rapuh karena sifatnya musiman hanya aktif saat masa tanam dan panen. Realitasnya, mereka berada dalam kondisi setengah pengangguran. Sektor ini tampak megah seperti balon dari luar, namun sebenarnya keropos di dalam karena ada jeda menganggur yang belum terfasilitasi oleh kebijakan pemerintah," jelasnya.
Menurutnya, akar persoalan dari kegagalan transisi ekonomi dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) ke sektor alternatif (seperti pariwisata, pertanian berkelanjutan, jasa, dan perdagangan) terletak pada akurasi data.
Dia menyebutkan mobilitas usaha korban PHK di lapangan sangat dinamis. Dalam hitungan bulan, mereka bisa berganti profesi dari membuka bengkel hingga beralih ke usaha kuliner demi menyambung hidup.
Adapun sinergi antara BPS, Bappeda, Bank Indonesia, dan instansi terkait mutlak diperlukan untuk merumuskan cetak biru yang adaptif dan diperbarui secara berkala, minimal setiap 3 bulan sekali.
