Dunia saat ini dinilai sedang memasuki era baru ketidakpastian akibat tekanan konflik geopolitik, rantai pasok yang berubah, hingga fragmentasi ekonomi yang semakin menguat. Dalam situasi yang serba tidak pasti tersebut, daya tahan masyarakat dan pelaku usaha menjadi fondasi utama.
Presiden ke-6 RI (2004–2014) Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan, di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi yang berdaya tahan dan inklusif jauh lebih dibutuhkan ketimbang sekadar pertumbuhan ekonomi yang cepat. Ekonomi akar rumput atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai menjadi fondasi bagi daya tahan ekonomi nasional.
”Daya tahan pada ekonomi akar rumput sangat penting dalam melewati periode krisis,” ujarnya dalam Asia Grassroots Forum 2026 bertajuk ”Enabling Growth, Elevating Financial Health” yang diselenggarakan Amartha di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Pada forum ekonomi akar rumput yang digelar untuk ketiga kalinya itu, perusahaan teknologi finansial (tekfin) tersebut juga meresmikan Koalisi Indonesia untuk Kesehatan Finansial. Ini merupakan sebuah platform kolaborasi yang melibatkan beragam pemangku kepentingan guna meningkatkan kesehatan finansial bagi usaha kecil dan mikro.
Yudhoyono menambahkan, Indonesia telah melalui sejumlah masa sulit dan periode krisis, di antaranya krisis moneter tahun 1998, bencana tsunami Aceh 2004, serta krisis finansial global 2008. Pelajaran penting yang muncul berulang kali adalah, pada saat krisis, negara menjadi lebih kuat ketika aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan, konektivitas sosial terjaga, dan ada harapan terhadap masa depan.
Daya tahan yang kuat di tingkat akar rumput dinilai sangat krusial. Upaya memperkuat UMKM bukan lagi sekadar agenda sosial, melainkan sudah menjadi agenda ekonomi strategis di tengah ketidakpastian. Negara yang memperkuat ekonomi akar rumput akan memiliki resiliensi yang jauh lebih kokoh. Teknologi turut memberikan peluang untuk mempercepat inklusi finansial, keuangan digital, dan e-dagang yang mampu membantu jutaan UMKM untuk mengakses pasar, pembiayaan, serta edukasi.
Ia mencontohkan, hanya dengan menggunakan telepon pintar, inovator muda dapat membangun bisnis tanpa modal besar, pengusaha bisa mendapatkan akses langsung pada informasi pasar, dan perempuan dapat berpartisipasi lebih dalam di sektor ekonomi formal.
”Pada masa depan, daya saing tidak hanya bergantung pada siapa yang memproduksi dengan biaya murah, tetapi pada mereka yang cepat beradaptasi, berinovasi, dan berinvestasi dalam masyarakat, serta membangun kepercayaan dan menciptakan kesempatan di tengah disrupsi,” tuturnya.
Pendiri sekaligus CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra, memaparkan, UMKM di Indonesia yang berjumlah masif masih memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan nilai tambah. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan serta terobosan baru untuk mendorong pelaku ekonomi akar rumput lebih produktif dan naik kelas secara bisnis.
Tahun ini, Amartha menggeser fokus layanannya dari sekadar perluasan akses permodalan menuju penguatan kesehatan finansial yang lebih berkelanjutan bagi mitra usaha. Koalisi Kesehatan Finansial dibentuk untuk merumuskan dan mendefinisikan standar kesehatan finansial bagi UMKM serta pekerja informal. Inklusi keuangan tidak lagi hanya dilihat dari keterhubungan masyarakat dengan layanan finansial, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan, ketahanan usaha, dan kualitas hidup masyarakat bawah.
Hingga saat ini, mitra Amartha telah mencapai 4 juta UMKM dengan total modal kerja yang tersalurkan menembus Rp 47 triliun. Dari rekam jejak kemitraan tersebut, Amartha mencatat 91 persen peminjam telah memisahkan arus kas usaha dari arus kas rumah tangga dan 82 persen peminjam mulai disiplin mencatat pemasukan dan pengeluaran.
Taufan menambahkan, UMKM tengah menghadapi tantangan berat. Namun, setiap periode ketidakpastian selalu menciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik. Di tengah ketidakpastian tersebut, fondasi yang kuat, kreativitas, dan tekad untuk memecahkan persoalan menjadi kunci resiliensi. Oleh karena itu, pendampingan terhadap UMKM di daerah akan terus diperbanyak dan akses permodalan akan disesuaikan dengan perkembangan bisnis UMKM itu sendiri.
”Keuangan inklusif tidak sekadar memberikan bantuan modal, tetapi juga membangun ketahanan jangka panjang. UMKM perlu didorong untuk lebih banyak berinovasi dan melihat peluang pasar yang lebih luas sehingga makin berdaya saing,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika 2014-2019 Rudiantara menilai, Indonesia saat ini tengah dibayangi oleh sulitnya pendanaan bagi perusahaan rintisan (start up). Dana investor sebenarnya masih melimpah. Namun, mereka menjadi jauh lebih selektif sejak munculnya fenomena pengetatan pembiayaan (tech winter), yang salah satunya dipicu oleh tata kelola keuangan yang buruk pada sejumlah usaha rintisan. Kini terjadi pergeseran pola pikir investor; mereka tidak lagi tergiur hanya pada angka pertumbuhan, tetapi mulai mencermati kondisi riil perusahaan, seperti kinerja operasional dan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA).
Upaya menjaga kesehatan finansial dan ekosistem pendanaan usaha rintisan ini mutlak memerlukan pembenahan tata kelola. Hal ini terutama berlaku bagi usaha rintisan tahap lanjutan (later stage) yang sudah memiliki produk mapan dan basis pengguna besar.
Resident Coordinator Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Indonesia Gita Sabharwal mengungkapkan, tekanan geopolitik yang tidak menentu telah berdampak luas pada negara, sektor swasta, dan masyarakat di seluruh dunia. Karena itu, perlu dirumuskan beragam instrumen yang dapat menciptakan sekaligus mendukung daya tahan ekonomi. Strategi nasional untuk kesehatan finansial mutlak diperlukan melalui platform yang dapat menjangkau dan diimplementasikan secara luas.
Platform tekfin, misalnya, diyakini bisa menjadi solusi jika tidak hanya berfokus pada pinjaman, tetapi juga mencakup layanan simpanan dan asuransi. Selain itu, perempuan dinilai sebagai motor penggerak ekonomi yang sangat krusial dalam mendorong kesehatan finansial keluarga.
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu menggarisbawahi, pertumbuhan ekonomi yang tangguh merupakan penyangga utama negara. Pemerintah harus mengambil peran aktif dalam investasi di tingkat akar rumput dan mendorong pengembangan usaha ekonomi perempuan. Lebih jauh lagi, UMKM harus benar-benar dimudahkan dalam menjalankan bisnisnya, bukan hanya kemudahan di atas kertas. ”Teknologi dan digitalisasi adalah jawaban untuk mencapai efisiensi tersebut,” katanya.
Mari menambahkan, akses UMKM untuk menembus pasar domestik dan global masih menjadi tantangan tersendiri. Pelaku UMKM akan kesulitan berekspansi jika belum mampu memenuhi standar nasional, memastikan keamanan produk, serta menjaga kualitas dan pengemasan yang menarik.
”Kita harus mulai dari penguasaan pasar domestik terlebih dahulu. Kesuksesan di pasar domestik dengan memanfaatkan teknologi e-dagang adalah game changer untuk bisa melangkah ke pasar internasional. UMKM jangan dipersulit, biarkan ekonomi kreatif tumbuh menjadi mesin ekonomi baru. Pemerintah cukup mendukung dengan menyediakan infrastruktur dan ekosistem yang kondusif,” papar Mari.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengingatkan, upaya mendorong daya tahan pelaku usaha tidak melulu soal suntikan modal. Daya tahan bisnis juga sangat menuntut kreativitas dan keberanian pelaku usaha untuk berinovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
”Generasi muda harus memiliki kemampuan berinovasi, keberanian menuangkan ide, dan kejelian melihat peluang. Dengan memanfaatkan teknologi dan akal imitasi, akan tercipta peluang ekonomi yang sangat besar,” katanya.
Kalla merangkum, pertumbuhan sebuah negara ditopang oleh kolaborasi dua faktor utama. Pertama, pemerintah yang bertugas menciptakan iklim investasi yang sehat dan membangun infrastruktur. Kedua, pelaku usaha yang berperan langsung dalam membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah sebuah keharusan.
