Bisnis.com, MEDAN — Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumatra Utara (Sumut) mendesak PT PLN (Persero) memberi penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai pemadaman berulang yang masih terjadi di wilayah Medan dan sekitarnya pasca blackout Sumatra pada 22 Mei 2026.
Ketua LAPK Sumut Padian Adi S Siregar juga menyebut PLN wajib memberi kompensasi kepada pelanggan yang telah dirugikan saat blackout yang terjadi hingga lebih dari 27 jam, serta pemadaman listrik berulang setelahnya.
Pemadaman listrik tak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga dan usaha masyarakat, tapi juga membuat pengeluaran masyarakat bertambah untuk memenuhi kebutuhan selama listrik padam.
“Sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda atau menghindari pemberian kompensasi kepada pelanggan di Sumut,” kata Padian, Sabtu (6/6/2026).
Ditegaskan Padian, masyarakat berhak memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai penyebab pemadaman berulang yang masih terjadi hingga saat ini meski PLN sebelumnya menyebut sistem kelistrikan telah kembali pulih dan normal. Termasuk mengetahui langkah konkret PLN untuk memastikan kondisi tersebut tak terulang.
Padian menyebut transparansi merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara layanan publik kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya sebagai pelanggan.
Baca Juga
- Listrik Padam Berulang di Medan Sekitarnya, LAPK Singgung Keandalan Sistem Kelistrikan PLN
- 12 Tower Transmisi Rusak, Medan Berpotensi Alami Mati Listrik Bergilir Pekan Ini
Dalam perspektif pelayanan publik, lanjutnya, keberhasilan pemulihan tidak diukur hanya dari pernyataan bahwa sistem telah normal, melainkan dari kemampuan penyedia layanan memastikan masyarakat tidak lagi mengalami gangguan listrik secara berulang.
“Fakta bahwa pemadaman masih terus terjadi memperlihatkan masih adanya persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujar Padian.
Padian mengatakan masyarakat membutuhkan kepastian pelayanan, bukan sekadar janji pemulihan. Transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab yang ditunjukkan kepada pelanggan merupakan pondasi untuk membangun kepercayaan publik.
Dia pun mendesak PLN berbenah dan memperbaiki tata kelola penanganan krisis kelistrikan yang melanda wilayah Sumatra Utara.
“Blackout Sumatra dan pemadaman berulang setelahnya harus menjadi momentum pembenahan serius terhadap sistem mitigasi risiko, keandalan jaringan distribusi, dan tata kelola penanganan krisis kelistrikan,” tandasnya.
