Terkini, Makassar — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengusulkan agar Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) yang selama ini dikenal di tingkat DPR RI dapat diterapkan di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota sebagai sarana yang lebih efektif dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Usulan tersebut disampaikan Aliyah saat menjadi narasumber dalam Seminar Kebangsaan bertajuk “Inklusivitas Pembangunan Daerah Berkelanjutan yang Berbasis Lokal” yang diselenggarakan oleh DPW PGK Sulawesi Selatan, Sabtu 6 Juni 2026.
Dalam pemaparannya, Aliyah menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara masyarakat dan lembaga legislatif daerah agar proses pembangunan dapat berlangsung secara partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Menurutnya, aspirasi masyarakat tidak boleh hanya menjadi perhatian menjelang pemilihan umum, melainkan harus menjadi bagian dari proses pembangunan yang berkelanjutan.
“Di DPR RI terdapat Badan Aspirasi Masyarakat yang menjadi ruang penyaluran berbagai masukan dari masyarakat. Model seperti ini layak dipertimbangkan untuk dihidupkan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar aspirasi warga dapat terakomodasi lebih baik dan berkelanjutan,” ujar Aliyah.
Ia menilai masyarakat membutuhkan saluran yang lebih terstruktur untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.
Dengan adanya BAM, aspirasi masyarakat dapat diterima secara sistematis sekaligus memperoleh tindak lanjut yang lebih jelas dari lembaga legislatif.
Selain menjadi wadah penyerapan aspirasi, BAM juga dinilai dapat memperkuat fungsi representasi dan pengawasan DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Aliyah yang hadir didampingi Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar turut berbagi pengalaman mengenai dinamika demokrasi di Kota Makassar.
Menurutnya, karakter masyarakat yang aktif menyampaikan pendapat merupakan modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Aliyah juga mengajak generasi muda untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan anak muda tidak cukup hanya melalui media sosial, tetapi harus diwujudkan melalui aksi nyata dan kontribusi pemikiran yang konstruktif di tengah masyarakat.
“Anak-anak muda harus hadir menjadi bagian dari solusi. Mereka memiliki energi, kreativitas, dan perspektif baru yang sangat dibutuhkan dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah,” katanya.
Lebih lanjut, Aliyah menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif hanya dapat terwujud apabila masyarakat diberikan ruang yang luas untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan generasi muda perlu terus diperkuat.
Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak tersebut akan memastikan setiap kebijakan pembangunan lahir dari kebutuhan riil masyarakat dan mampu memberikan manfaat yang nyata.
“Pembangunan yang berkelanjutan harus dimulai dari mendengarkan masyarakat. Ketika aspirasi warga dapat tersalurkan dengan baik, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
DPW PGK Sulawesi Selatan sendiri merupakan organisasi yang menghimpun berbagai elemen masyarakat untuk membangun ruang dialog, memperkuat semangat kebangsaan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
