JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 6,27 triliun untuk 2027.
Dengan tambahan tersebut, total pagu anggaran Kemendagri menjadi Rp 10,93 triliun.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, tambahan anggaran dibutuhkan untuk memperkuat berbagai program prioritas kementerian, termasuk penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan layanan publik.
“Pagu indikatif tahun 2027 kesimpulannya adalah Rp 4,65 triliun dari Bappenas dan Kemenkeu. Dari data tersebut, dan melihat dari kebutuhan program kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Kemendagri, memerlukan dukungan tambahan sebanyak Rp 6,27 triliun, sehingga kami mohon izin dengan segala hormat mengusulkan pagu anggaran Kemendagri 2027 total adalah Rp 10,93 triliun,” kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Kamis (11/6/2026).
Baca juga: Menteri Rini Paparkan Kinerja Kementerian PANRB 2026 dan Rencana Anggaran 2027 ke DPR RI
Menurut Tito, usulan anggaran tersebut sudah mencakup berbagai komponen belanja, mulai dari dukungan manajemen, layanan sarana dan prasarana, hingga penguatan pengelolaan keuangan dan aset negara.
Pada sektor pengelolaan aset dan keuangan, Kemendagri menganggarkan sebesar Rp 27,1 miliar.
Dana ini akan digunakan untuk sertifikasi aset negara, termasuk tanah milik Kemendagri yang masih perlu diamankan, serta penguatan sistem keuangan dan perbendaharaan.
Tito juga menyoroti pemanfaatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari layanan data kependudukan Direktorat Jenderal Dukcapil. Menurut dia, dana tersebut perlu dimaksimalkan untuk mendukung transformasi layanan publik berbasis digital.
“Penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari pemanfaatan data kependudukan pada Ditjen Dukcapil, kami usulkan dapat dimanfaatkan sebanyak Rp 651 miliar,” jelas Tito.
Baca juga: Bakom Ungkap Kebijakan WFH ASN Hemat Anggaran Perjalanan Dinas Rp 1,94 T
Menurut Tito, pada tahun sebelumnya PNBP dari sektor tersebut dapat mencapai lebih dari Rp 800 miliar, namun yang kembali ke Kemendagri hanya sekitar Rp 150 miliar.
Karena itu, ia mengusulkan agar sebagian besar dana tersebut dapat dikelola kembali oleh kementerian untuk memperkuat layanan Dukcapil.
Di sisi lain, Kemendagri juga mengalokasikan Rp 444,5 miliar melalui pinjaman luar negeri untuk program penanganan sampah daerah.
Langkah ini dilakukan melalui skema Local Service Delivery Improvement Project yang bekerja sama dengan Bank Dunia.
“Ini akan bisa membantu. Jadi ada 34 aglomerasi yang ditangani oleh dana antara, tapi masih banyak daerah-daerah yang punya problem sampah yang perlu dikerjakan oleh kita, Kemendagri, bekerja sama dengan Kementerian LH,” kata Tito.
Baca juga: Menteri Haji Usul Tambahan Anggaran Rp 1,84 Triliun agar Layanan Jemaah Tak Terganggu
Selain itu, Kemendagri juga mengusulkan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk program insentif fiskal daerah.
Program ini dirancang untuk memperkuat sistem reward and punishment serta mendorong iklim kompetisi antar daerah.
“Selanjutnya, kami juga mohon dengan segala hormat dukungan dari pimpinan dan segenap anggota Komisi II,” pungkas Tito.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
