Pelemahan rupiah dan kenaikan harga bahan bakar minyak memicu naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Daya beli masyarakat pun semakin tertekan. Di tengah kondisi tersebut, bantuan pangan dan pasar murah menjadi bantalan ekonomi bagi rumah tangga miskin.
Ratusan warga memadati Kantor Balai Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (11/6/2026). Sebagian warga datang sejak pukul 06.00 WIB dan rela mengantre lebih dari dua jam.
Sekitar pukul 08.00 WIB, satu per satu warga mulai mengambil beras dan minyak goreng. Mereka hanya perlu menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan data yang sesuai.
Khotimah (49), salah seorang warga, mengaku menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng merek Minyakita. Bantuan tersebut merupakan alokasi program bantuan pangan pemerintah untuk Februari dan Maret 2026.
“Alhamdulillah dapat beras dan minyak. Rasanya senang sekali karena harga-harga kebutuhan sekarang sudah sangat tinggi,” ujar Khotimah.
Menurut Khotimah, harga beras kualitas medium sudah di atas Rp 14.000 per kilogram, sedangkan beras premium mencapai Rp 15.000 per kilogram. Adapun harga minyak goreng kemasan premium ukuran 2 liter telah menembus Rp 50.000.
Dengan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, rumah tangga miskin semakin kesulitan menjangkaunya. Penghasilan mereka umumnya kecil dan tidak menentu. Khotimah, misalnya, mengandalkan pendapatan sebagai asisten rumah tangga.
Penanggung Jawab Penyaluran Bantuan Pangan Desa Pabean, Riska, mengatakan jumlah penerima manfaat mencapai 1.146 orang. Setiap penerima berhak memperoleh 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng setiap bulan.
Ia menambahkan, bantuan pangan yang disalurkan hari itu merupakan alokasi untuk Februari dan Maret 2026. Namun, distribusinya baru dilakukan pada pertengahan Juni 2026 sehingga mengalami keterlambatan sekitar satu setengah bulan.
Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, hari itu merupakan penyaluran perdana bantuan pangan bagi rumah tangga miskin di wilayahnya. Bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pengadaan barang dilakukan oleh Perum Bulog.
“Di seluruh wilayah Sidoarjo terdapat 181.422 penerima manfaat. Jumlah penerima bantuan pangan ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2025 yang hanya sekitar 79.000 orang,” kata Subandi.
Di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok saat ini, bantuan pangan diharapkan menjadi bantalan ekonomi yang menopang kebutuhan rumah tangga miskin. Karena itu, pemerintah daerah berupaya mempercepat proses penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Selain itu, Subandi menegaskan akan mengawal proses penyaluran bantuan pangan hingga tuntas. Ia ingin penyaluran berjalan lancar dan tepat sasaran. Yang tidak kalah penting, kualitas beras yang diterima masyarakat harus dipastikan baik dan layak konsumsi.
“Bantuan pangan yang disalurkan harus benar-benar layak dikonsumsi. Kepada penerima manfaat, saya minta jangan sampai bantuan pangan ini dijual, tetapi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Pemimpin Cabang Perum Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra mengatakan, penyaluran bantuan pangan telah terjadwal dan seluruh beras bantuan sudah disiapkan. Ia menargetkan seluruh proses penyaluran selesai pada pekan kedua Juni 2026.
Nur menambahkan, setiap penerima bantuan memperoleh alokasi untuk dua bulan sekaligus, yakni 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.
Berdasarkan pantauan di pasar tradisional, harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Harga tepung terigu, misalnya, naik menjadi Rp 14.000 per kilogram dari sebelumnya Rp 12.500-Rp 13.000 per kilogram.
Adapun gula pasir lokal kemasan premium berada di kisaran Rp 18.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp 17.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai rawit meningkat dari Rp 57.000 per kilogram menjadi Rp 60.000 per kilogram.
Kenaikan harga bahan pokok tidak hanya memberatkan rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor makanan, seperti pedagang gorengan dan warung makan.
Salah seorang pedagang gorengan, Purnamadani (42), mengatakan untuk menyiasati tingginya biaya produksi, ia mengurangi penggunaan sayuran seperti wortel, kubis, tauge, dan daun bawang.
Sayuran tersebut biasanya digunakan sebagai bahan isian ote-ote dan tahu isi. Kini, sebagian isian tahu yang sebelumnya menggunakan sayuran diganti dengan bihun.
“Untuk bahan baku tahu dan tempe sudah tidak bisa dikurangi ukurannya karena dari pabrik memang sudah diperkecil. Kalau diiris lebih tipis lagi malah hancur,” ujar Purnamadani.
Cara lain yang dilakukan adalah menghemat penggunaan minyak goreng dan gas elpiji serta mengurangi jumlah produksi. Strategi tersebut juga bertujuan menekan kerugian akibat sisa dagangan yang tidak terjual.
Pilihan menaikkan harga belum diambil karena khawatir pelanggan beralih ke pedagang lain. Saat ini, yang terpenting baginya adalah tetap bisa bertahan berjualan meski keuntungan yang diperoleh sangat tipis.
Sementara itu, menyikapi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang dikeluhkan pelaku UMKM dan ibu rumah tangga, Pemerintah Provinsi Jawa Timur rutin menggelar pasar murah secara bergiliran di berbagai daerah.
Salah satunya digelar di Kawasan Wisata Kuliner Gladak Serang, Kota Probolinggo, Senin (8/6/2026). Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga subsidi yang berada di bawah harga pasar.
Beras premium dijual Rp 14.000 per kilogram, beras medium SPHP Rp 11.000 per kilogram, minyak goreng Rp 13.000 per liter, gula pasir Rp 14.000 per kilogram, serta tepung terigu Rp 10.000 per kilogram.
Selain itu, tersedia telur ayam ras Rp 22.000 per paket, daging ayam ras Rp 30.000 per paket, bawang merah Rp 7.000 per 250 gram, bawang putih Rp 6.000 per 250 gram, serta cabai Rp 5.000 per paket 200 gram.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pasar murah tersebut merupakan penyelenggaraan ke-76 sepanjang 2026. Komoditas yang dijual dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan harga di lapangan, terutama komoditas yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi pangan.
“Yang kami hadirkan adalah komoditas yang memang paling dibutuhkan masyarakat sehari-hari,” ujar Khofifah.
Menurut dia, pasar murah merupakan salah satu upaya Pemprov Jawa Timur untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pokok. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan menjaga ketahanan pangan serta memperkuat daya beli masyarakat di tengah gejolak ekonomi.
“Pasar murah bukan sekadar kegiatan penjualan bahan pokok dengan harga terjangkau, melainkan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas inflasi daerah,” kata Khofifah.
Menteri Sosial pada era Presiden Joko Widodo itu menambahkan, pasar murah akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena terbukti menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Khofifah juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Perum Bulog, distributor bahan pokok, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Selain menyediakan kebutuhan pokok, pasar murah juga menghadirkan berbagai produk unggulan industri kecil dan menengah (IKM) sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku usaha daerah.
Khofifah juga mendorong para kepala daerah di Jawa Timur untuk memberikan dukungan kepada pelaku UMKM, salah satunya dengan memfasilitasi mereka berjualan di sentra kuliner dan pusat UMKM di daerah masing-masing.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong UMKM terus berkembang dan semakin produktif sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
