Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah mematangkan integrasi bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk dapat segera masuk ke dalam rantai pasok program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menjelaskan upaya transformasi koperasi pada KDMP ini diarahkan untuk menyerap komoditas pangan lokal, khususnya dari para peternak lokal, guna disuplai ke masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Untuk merealisasikan target tersebut, ia menjelaskan Kemenkop saat ini tengah intens berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Dengan di bawah koordinasi Pak Menko Pangan, kita harapkan ke depannya ini bisa kolaborasi, bisa bersinergi, di mana Koperasi Desa Merah Putih ke depannya diharapkan bisa mengambil peran untuk menjadi supplier di BGN atau di MBG. Tentu, ini masih proses karena persiapan operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih juga masih berjalan," jelas Farida kepada awak media di Surabaya, dikutip Kamis (11/6/2026).
Farida optimistis, jika seluruh persiapan operasional dan infrastruktur logistik telah rampung sepenuhnya, pelibatan KDMP dalam program MBG akan menjadi stimulus kuat bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat desa maupun kelurahan.
"Ketika nanti ini sudah beroperasi, berjalan secara masif, kita akan kawinkan dengan MBG-MBG yang ada. Ini masih butuh waktu untuk bersinergi. Yang pasti, kedua hal ini adalah sama-sama program strategis nasional yang tujuannya untuk melibatkan masyarakat desa dan kelurahan untuk ambil peran dalam rangka pertumbuhan ekonomi," tuturnya.
Baca Juga
- BGN Bakal Evaluasi Pemberian MBG ke Siswa di Sekolah Elit
- Pemerintah Kaji Pengurangan Anggaran MBG, Mensesneg: Bukan Pemangkasan
- BGN Hendak Batasi 6 Dapur MBG Per Kecamatan, Pemprov Jatim Masih Tunggu Arahan Lanjutan Pusat
Farida mengeklaim Provinsi Jawa Timur berada pada posisi strategis sebagai motor penggerak utama koperasi di tanah air. Dirinya menyebut antusiasme dan kesiapan mandiri ribuan koperasi di Jatim menjadi modal kuat, bahkan sebelum hadirnya intervensi berupa bantuan fisik maupun logistik dari pemerintah pusat.
"Jawa Timur ini menjadi salah satu pilar koperasi secara nasional. Kita mengatakan bahwasanya banyak koperasi-koperasi sukses di Jawa Timur menyumbang PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang signifikan di dalam PDRB-nya Jawa Timur. Ini menjadi bukti bahwasanya koperasi menjadi lokomotif ekonomi yang ada di Jawa Timur," bebernya.
Kendati kontribusi koperasi terhadap ekonomi Jatim dinilai masif, Farida menegaskan hal ini tetap menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) untuk menerapkannya secara merata di seluruh Indonesia lewat standardisasi KDMP.
"Ini bagian dari antusiasme masyarakat desa dan kelurahan untuk benar-benar mereka ambil peran dalam menghidupkan koperasi di desanya masing-masing," sebutnya.
Melalui penguatan fasilitas fisik dan jaringan logistik yang terstandarisasi, pemerintah menargetkan kehadiran KDMP di masing-masing wilayah mampu melahirkan kekuatan ekonomi baru yang terkoneksi langsung dengan ekosistem pangan nasional.
"Ini menjadi suatu amunisi baru untuk masyarakat Jawa Timur di setiap desa dan kelurahan mengambil peran menumbuhkan perekonomian di setiap desa dan kelurahan. Kita menganggap pergerakannya cukup positif dan masif di Jawa Timur. Tentu saja itu adalah hasil kerja keras Pemerintah Jawa Timur beserta dengan seluruh entitas yang ada, dan kita sangat berterima kasih sekali kepada Jawa Timur yang sudah sangat membantu menyukseskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tersebut," pungkasnya.
