JAKARTA, KOMPASTV - Perdebatan mengenai tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peran Badan Gizi Nasional (BGN) mengemuka.
Dalam kesempatan itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menyoroti keterlibatan TNI dan Polri dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“DPR bisa bertanya kenapa polisi bisa punya SPPG, kenapa TNI bisa punya SPPG. Itu harus dipertanyakan karena kewenangannya tidak sampai ke sana,” kata Ray.
Ia menilai pengawasan terhadap persoalan tersebut kurang mendapat perhatian.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Irma Chaniago membantah anggapan bahwa DPR tidak melakukan fungsi pengawasan
“BGN menyampaikan bahwa siapa pun boleh punya dapur, termasuk anggota DPR atau pihak lain, sepanjang tidak untuk jualan,” ujar Irma.
Dalam diskusi tersebut, Irma juga mengungkapkan bahwa BGN pernah tidak memenuhi panggilan DPR.
Menurutnya, kondisi itu menimbulkan kesan bahwa ada pihak-pihak di BGN yang merasa memiliki posisi sangat kuat sehingga tidak mengindahkan pengawasan legislatif.
Pernyataan itu kemudian ditanggapi Ray Rangkuti yang mempertanyakan sumber kekuatan tersebut.
“Kalau ada pejabat yang merasa sakti, apakah itu bisa terjadi tanpa ada sesuatu di belakangnya? Itu yang penting ditelusuri,” ujarnya.
Sahabat KompasTV, Mulai 1 Februari 2026 KompasTV pindah channel. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate KompasTV, di televisi anda di Channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box. Satu Langkah lebih dekat, satu Langkah makin terpercaya!
Produser: Yuilyana
Thumbnail Editor: Aqshal
Baca Juga: Kemenkum Gelar Program 'Pasti Ada Solusi', Tampung Aduan & Masukan soal Kekayaan Intelektual
Penulis : Yuilyana
Sumber : Kompas TV
- ray rangkuti
- irma chaniago
- mbg
- bgn
