Distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sepanjang masa libur sekolah pada ajaran 2026. Kebijakan ini disebut mampu menghemat anggaran hingga lebih dari Rp3 triliun.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus Juru Bicara BGN Agustina Arumasi menyatakan pemberhentian sementara ini akan dimanfaatkan untuk mendukung penataan dan standarisasi tata kelola.
“Untuk kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud tadi untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya,” ujar Agustina Arumsari dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Agustina mengatakan BGN telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 pada tanggal 17 Juni 2026 yang mengatur Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG Tahun Anggaran 2026.
"Surat edaran ini dikeluarkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standarisasi program MBG pada SPPG," katanya.
Libur sekolah secara resmi ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berlangsung mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026
Penerima Manfaat MBG yang Terdampak Penghentian SementaraPada saat masa libur sekolah, mulai dari siswa sekolah dan kelompok 3B ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD seluruh kelompok penerima ini tidak akan menerima MBG.
Selain itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang biasa menerima insentif juga tidak akan mendapatkan kompensasi selama penghentian distribusi berlangsung.
Menurut dia, berbeda dengan periode Ramadhan sebelumnya, yang tetap menyalurkan MBG dengan sistem bundling, pada masa libur sekolah kali ini BGN memutuskan untuk tidak melakukan pendistribusian MBG.
Strategi Perbaikan dan Standarisasi Program MBGMomentum libur sekolah ini dimanfaatkan BGN untuk melakukan penataan kembali dan perbaikan pengelolaan program MBG supaya pelaksanaanya ke depan semakin optimal.
Perbaikan tata kelola distribusi dilakukan pada libur sekolah semester ganjil maupun genap, hari libur nasional, hari libur keagamaan, hari libur fakultatif yang ditetapkan pemerintah daerah, serta hari libur Sabtu dan Minggu.
"Kami ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali, sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini," ujarnya.
