REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Mereka menegaskan asuransi ketenagakerjaan dapat menyelamatkan perekonomian keluarga pra sejahtera.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan program asuransi ketenagakerjaan telah terbukti menyelamatkan perekonomian keluarga pra sejahtera saat musibah terjadi. Ia menilai jaminan sosial dapat menjadi bantalan ekonomi masyarakat.
Baca Juga
Ambil Sumpah ASN di Pedesaan, KDM Tekankan Pentingnya Layani Masyarakat Hingga ke Pelosok
Klaim Belum Dapat Laporan Jual Beli Kursi di SPMB, KDM: Anak Pejabat Saja Banyak tak Lulus
Dorong Swasembada Kedelai, KDM Minta Petani Terapkan Langkah Ini
"Ini sangat penting, contoh nyata di lapangan, ada kuli bangunan yang terbantu asuransi kesehatan, dan dapat santunan Rp42 juta ketika beliau meninggal dunia. Ada juga korban kecelakaan kerja yang biaya pengobatannya mencapai Rp442 juta, BPJS Ketenagakerjaan menanggung semua, bahkan mendapatkan santunan setelah dapat perawatan," ucap Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (18/6/2026). Ia melanjutkan Pemprov Jawa Barat saat ini telah mengalokasikan kuota jaminan sosial ketenagakerjaan bagi satu juta pekerja informal. Dedi mengaku bakal meningkatkan kuota tersebut secara bertahap hingga tiga juta penerima manfaat. .rec-desc {padding: 7px !important;} "Kami akan meningkat kapasitas tahun ini kan satu juta, ke depan bisa 2 juta atau 3 juta. Ya nuhun-nuhun bisa 10 juta. Kami nanti lihat kemampuan keuangan Provinsi Jawa Barat," kata dia. Ia melanjutkan meminta pemerintah kabupaten dan kota hingga desa yang memiliki kapasitas anggaran berkolaborasi untuk merealisasikan target itu. Fokus pekerja informal seperti petani, nelayan, pedagang, dan buruh harian lepas yang belum tersentuh asuransi ketenagakerjaan dari perusahaan. "Nanti kabupaten, kota bareng-bareng dong. Kalau desanya punya alokasi yang cukup, bareng-bareng juga. Kami fokus di asuransi ketenagakerjaan informal," kata dia.
