JAKARTA, KOMPAS – Pemadaman listrik bergilir di berbagai wilayah di Indonesia masih terus terjadi. Pemerintah perlu mengampanyekan kesadaran hemat energi secara lebih menyeluruh.
Keluhan pemadaman bergilir masih disampaikan masyarakat sampai Jumat (19/6/2026). Secara bergantian, banyak kecamatan di Bogor, Bekasi, Solo, Klaten, Yogyakarta, dan Bandung mengalami pemadaman listrik.
“Aduh, sekarang Suryakencana juga mati listrik,” ujar Budi, salah seorang pengusaha di jalan perniagaan Suryakencana di Kota Bogor, Jumat (19/6/2026) sore.
Sebelumnya, Jumat siang, pemadaman serupa juga terjadi di Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan. Pemadaman listrik selama empat jam juga dialami di belahan lain di Kota Bogor seperti Kelurahan Cimahpar, Bogor Utara sehari sebelumnya.
Pemadaman bergilir pun menjadi penanda masalah pengelolaan dan produksi listrik di PT PLN sebagai satu-satunya penyedia listrik bagi masyarakat. Salah satu masalah yang disebutkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia di rapat kerja dengan Komisi XII DPR, Senin (15/6/2026) adalah masih ada kekurangan sekitar 20 juta metrik ton batubara untuk PLN.
Dalam kesempatan terpisah, Bahlil juga menyebutkan harga batubara penugasan atau batubara yang dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri (DMO/domestic obligation) dinilai terlalu murah ketimbang harga batubara dunia saat ini.
Dia pun mempertimbangkan revisi harga batubara penugasan. “Lagi kita menghitung plus-minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan tapi pengusahanya juga tidak dirugikan,” katanya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani meyakinkan komitmen pelaku usaha batubara untuk mematuhi kewajiban memasok kebutuhan domestik. “Pada prinsipnya, pelaku usaha batubara berkomitmen memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya untuk kelistrikan nasional. Komitmen ini juga sudah dijalankan dan secara nasional, pemenuhan DMO dalam beberapa tahun berada di atas kewajiban minimal 25 persen,” tuturnya, Jumat.
Dia menambahkan, angka kebutuhan, angka kontrak, dan realisasi pengiriman dilakukan dalam tahapan berbeda. Selain itu, pasokan ke PLN juga sangat bergantung pada kecocokan spesifikasi batubara, jadwal pengiriman, kesiapan kontrak, kondisi logistik, cuaca, serta kebutuhan masing-masing pembangkit.
Gita pun berharap harga batubara DMO tidak dikunci terlalu lama. Harga batubara penugasan sebesar 70 dolar per metrik ton ditetapkan sejak 2018 dan memang belum pernah disesuaikan.
“Dalam hampir delapan tahun terakhir tentu ada inflasi dan perubahan struktur biaya yang cukup besar mulai dari bahan bakar, alat berat, upah, logistik, sampai kewajiban lingkungan. Karenanya, bisa dipertimbangkan mekanisme penyesuaian berkala. Dengan begitu, PLN tetap mendapatkan harga khusus untuk menjaga ketahanan listrik nasional, semengara pelaku usaha juga tetap memiliki ruang yang sehat untuk menjalankan kewajiban pasok domestik secara berkelanjutan,” tambahnya.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Eka Satria juga berharap keberlanjutan pasokan batubara bisa terus terjaga. Sebab, katanya, keandalan sistem kelistrikan nasional tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pembangkit, tetapi juga oleh keberlanjutan pasokan batubara dan energi primer.
APLSI juga menilai evaluasi kebijakan harga batubara DMO yang sedang dilakukan pemerintah merupakan langkah yang baik untuk menjaga keseimbangan antara keekonomian pemasok batubara, keandalan pasokan listrik, dan keterjangkauan tarif bagi masyarakat.
Dalam jangka panjang, menurut Eka, selain memperkuat rantai pasok batubara dan energi primer, perlu dipercepat investasi pembangkit, transmisi, penyimpanan energi, dan energi terbarukan. “Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, PLN, IPP (independent power plant), dan pelaku usaha akan menjadi kunci untuk memastikan pasokan listrik yang andal guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan energi yang terus meningkat,” tuturnya, Jumat.
Secara terpisah, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia Prof Iwa Garniwa juga mengingatkan perlunya mendorong peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT). Untuk itu, kerja sama dengan pihak swasta tak terelakkan dan regulasi perlu disiapkan supaya swasta bisa masuk dan mendapatkan keuntungan secara wajar. Di sisi lain, kemudahan investasi EBT perlu juga dipastikan.
Adapun dalam jangka pendek, menurut Iwa, kondisi saat ini jelas kondisi yang tidak baik-baik saja. Konflik geopolitik membawa banyak ketidakpastian dan imbas ke ketahanan energi dalam negeri. Untuk itu, Pemerintah Indonesia perlu mengajak masyarakat memahami krisis yang dihadapi bersama.
Ajakan untuk menggunakan energi listrik secara bijak, BBM secara lebih hemat, dan berbagai perilaku lain perlu dilakukan. “Sense of crisis energy harus ada di masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah pun dinilai bertanggung jawab memastikan harga batubara untuk PLN. Iwa mengingatkan, jangan sampai harga batubara untuk PLN terlampau tinggi. Sebab, kenaikan harga batubara akan berdampak pada harga produksi listrik dan imbasnya adalah tarif listrik naik.
Di tengah ketersediaan listrik yang karut-marut, PT PLN (Persero) menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) 2026 di kantor Badan Pengaturan BUMN, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Dalam RUPS tersebut, Darmawan Prasodjo kembali ditetapkan sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero). Selain itu, Yusuf Didi Setiarto menjadi Wakil Direktur Utama, posisi yang sebelumnya tidak ada. Dalam RUPS, juga ditetapkan sepuluh orang sebagai Diretur untuk melengkapi jajaran direksi PT PLN (Persero).
