JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 100,1 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi permanen di wilayah terdampak bencana di Sumatera selama periode 2026-2028.
“Pemerintah telah menyiapkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp 100,1 triliun untuk periode 2026–2028,” kata Tito dalam siaran pers Puspen TNI, Jumat (19/6/2026).
Baca juga: Seratus Triliun untuk Pulihkan Sumatera Usai Banjir
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Tito Karnavian mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk memulihkan berbagai sektor yang terdampak, mulai dari infrastruktur dasar, perumahan, pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Hal ini juga ditampilkan Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera yang turut dihadiri Wakil Ketua Satgas PRR Letjen TNI Richard Tampubolon, Menko PMK Pratikno, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan lain-lain.
Menurut Tito, kebutuhan anggaran itu akan direalisasikan secara bertahap.
Pada 2026 dialokasikan Rp 38,9 triliun, kemudian Rp 32,9 triliun pada 2027, dan Rp 28,2 triliun pada 2028.
Sejauh ini, proses penyaluran anggaran mulai berjalan.
Baca juga: TNI AD: Banjir Sumatera Cepat Tertangani Berkat Batalyon Teritorial Pembangunan
Hingga 17 Juni 2026, lima kementerian dan lembaga telah menerima pagu rehabilitasi dan rekonstruksi, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Tito mengatakan pencairan anggaran untuk kementerian dan lembaga lainnya masih berproses di Kementerian Keuangan maupun dalam tahap penyelesaian administrasi internal.
“Mudah-mudahan kita secepatnya. Tadi kami mohon dukungan dari ketua tim pengarah, anggota pengarah, dan juga Menteri Keuangan untuk mempercepat proses pengajuan tersebut. Kalau sudah ditransfer maka speed-nya akan kencang sekali,” ujar Tito.
Baca juga: Purbaya Siapkan Rp 60 T untuk Banjir Sumatera, Ternyata Tak Dipakai Semua
Sembari menunggu seluruh proses penganggaran rampung, pemerintah daerah didorong memanfaatkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun yang telah disalurkan pemerintah pusat sejak awal Mei 2026.
Tambahan dana tersebut terdiri dari sekitar Rp 1,6 triliun untuk Aceh, R p6,3 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp 2,6 triliun untuk Sumatera Barat.
Dana itu diharapkan dapat mempercepat perbaikan infrastruktur dasar dan layanan publik yang masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.
Selain mengandalkan anggaran pusat, sejumlah pemerintah daerah juga mulai menyalurkan bantuan melalui skema hibah antardaerah.
Dukungan tersebut ditujukan untuk mempercepat pemulihan di wilayah yang mengalami dampak bencana paling berat.
Tito menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya bergantung pada pencairan anggaran, tetapi juga kesiapan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan program di lapangan.
Karena itu, pihak yang telah menerima anggaran maupun tambahan TKD diminta segera merealisasikan program pemulihan agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.
“Daerah-daerah saya dorong untuk bisa segera bergerak menggunakan TKD masing-masing. Kemudian yang kedua dari kementerian dan lembaga yang sudah anggarannya cair seperti PU kita minta untuk speed-nya lebih kencang lagi,” pungkas dia.
Ulurkan tanganmu membantu korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di situasi seperti ini, sekecil apa pun bentuk dukungan dapat menjadi harapan baru bagi para korban. Salurkan donasi kamu sekarang dengan klik di sini
