jpnn.com, JAKARTA - Langkah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengajak sejumlah mahasiswa dalam kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua mendapat apresiasi dari kalangan akademisi.
Pengamat politik dari Universitas Tanjungpura (Untan) Kalimantan Barat, Dr. Erdi, M.Si., menilai mahasiswa merupakan kelompok yang relatif netral dalam memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah.
BACA JUGA: Akademisi Sebut Sukses Obligasi Danantara Jadi Sinyal Positif bagi Ekonomi Indonesia
Karena itu, melibatkan mahasiswa dalam kunjungan kerja dinilai sebagai langkah yang tepat.
"Apa yang dilakukan Pak Wapres ini sangat tepat. Karena mereka inilah kelompok-kelompok terpelajar yang memang sudah seharusnya terlibat atau dilibatkan dalam pengambilan keputusan," kata Erdi, Jumat (19/6).
BACA JUGA: Wapres Gibran Minta Program Makan Bergizi Gratis Diprioritaskan di Wilayah 3T
Menurut Erdi, selama ini mahasiswa kerap mencari ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah.
Edi menilai keterbukaan Wapres menerima mahasiswa dan mengajak mereka berdialog menjadi sinyal positif bagi penguatan partisipasi publik dalam proses pembangunan.
Langkah ini sekaligus mematahkan narasi bahwa Wapres Gibran “alergi” terhadap mahasiswa dan diskusi intelektual lainnya.
“Mahasiswa berada di tengah hiruk-pikuk demonstrasi, kemudian Mas Wapres mampu menerima orang-orang yang memiliki semangat tersebut untuk berbicara. Saya pikir ini preseden yang bagus dan bisa menjadi sesuatu yang baik ke depan," ujar Wakil Dekan III FISIP Untan yang membidangi Kemahasiswaan dan Alumni.
Pelibatan mahasiswa juga membuat aspirasi kelompok muda dapat tersampaikan langsung kepada pengambil kebijakan.
Dengan demikian, berbagai kritik maupun masukan tidak berhenti pada aksi demonstrasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
"Ketika mahasiswa diberikan saluran dan peran, ini menjadi sebuah langkah maju,” tutur Eri.
Pakar kebijakan publik sekaligus dosen FISIP Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono menilai pelibatan mahasiswa dalam kunjungan kerja dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi yang selama ini berkembang di masyarakat.
"Untuk mengatasi kesenjangan informasi, metode seperti ini bisa menjadi solusi agar mahasiswa juga mendapat informasi dari sisi upaya pemerintah dalam kebijakan pengelolaan lahan di Papua," kata Kristian.
Menurutnya, mahasiswa perlu mendapatkan kesempatan melihat langsung kondisi di lapangan agar dapat memperoleh informasi yang lebih utuh dan berimbang.
Sebagaimana diketahui, salah satu hal yang disuarakan sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas adalah pemberhentian program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai pembantu Presiden RI, Wapres Gibran pun memastikan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola program-program pemerintah, seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Oleh karena itu, Wapres Gibran mengajak lima perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk mendampingi kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua.
Adapun kelima mahasiswa itu adalah Keletus Sakaro dari Universitas Sanata Dharma dan Daffa Ulhaq dari Universitas Indonesia (UI). Kemudian Nolan Christoper Adam dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Rapid Bena Matin dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), dan Salsabila Maulida dari Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI).(era/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
