Pantau - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan perbaikan infrastruktur darurat berupa pemasangan bronjong dan perbaikan jaringan air bersih di Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, sebagai bagian dari penanganan dampak gempa bumi yang mengguncang wilayah tersebut sejak 16 Juni 2026.
Perbaikan Infrastruktur dan Mitigasi Risiko DilakukanKepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan perbaikan infrastruktur dilaksanakan dengan dukungan pendanaan dari anggaran PUM Provinsi Sulawesi Tengah.
"Sigi merupakan daerah terdampak gempa bumi yang diiringi oleh lebih dari seribu kali kejadian gempa susulan sejak gempa utama pada 16 Juni 2026," ungkap Abdul Muhari.
BNPB bersama tim gabungan juga membuka bendung alami yang terbentuk dari tumpukan kayu dan bebatuan akibat gempa di kawasan Gunung Nokilalaki menggunakan jet water.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi penumpukan air dan meminimalkan potensi banjir bandang maupun aliran material ke Sungai Kamarora saat hujan, sesuai arahan Kepala BNPB Suharyanto.
Selain itu, pelayanan kesehatan di posko pengungsian, pemantauan pengungsian mandiri, penyediaan tenda darurat untuk tempat ibadah, serta distribusi logistik terus dilakukan selama masa tanggap darurat yang berlaku hingga 30 Juni 2026.
Bantuan Tahap III Disalurkan untuk Penanganan DaruratBNPB juga menyalurkan bantuan tahap III kepada Kodam XIII/Merdeka, Korem 132/Tadulako, dan BPBD Sulawesi Tengah untuk memperkuat penanganan di lapangan.
Bantuan tersebut meliputi dua mobil dapur umum lapangan, 100 handy talky, enam tenda pengungsi, dua motor trail beserta pompa alkon, 300 paket sembako, 200 tenda keluarga, 300 matras, dan 300 selimut.
BNPB mencatat sebanyak 3.600 kepala keluarga atau 9.609 jiwa terdampak gempa bermagnitudo 6,7 di Kabupaten Sigi, sementara seluruh korban luka dipastikan telah mendapatkan penanganan medis dan telah pulih.
Data sementara menunjukkan terdapat 1.979 rumah rusak ringan, 277 rumah rusak sedang, dan 277 rumah rusak berat, serta kerusakan pada 110 rumah ibadah yang terdiri atas 29 masjid dan 81 gereja.
Kerusakan juga terjadi pada 19 gedung perkantoran, termasuk Kantor Bupati dan Bapperinda, 35 sekolah, 10 puskesmas, dua rumah adat, dua jaringan air bersih, dan enam fasilitas umum lainnya yang masih menunggu hasil verifikasi teknis.
