Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di dua provinsi secara berurutan, Bengkulu pada Kamis (25/6) dan Jambi pada Jumat (26/6). Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendata seluruh aktivitas usaha di Indonesia, termasuk usaha digital dan ekonomi rumah tangga yang sebelumnya tidak tercakup dalam sensus ekonomi.
Di Jambi, pencanangan berlangsung di Kantor BPS Provinsi Jambi dan dihadiri Gubernur Al Haris, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana dan Sinta Rosma Yenti, jajaran Forkopimda, serta perwakilan asosiasi dan pelaku usaha.
Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyebutkan Jambi memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Pada kuartal I/2026, perekonomian Jambi tumbuh 4,33% secara tahunan, ditopang sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan yang menyumbang hampir separuh perekonomian daerah.
Jambi juga mencatatkan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebesar 4,89, lebih efisien dari target nasional. "Ini sebenarnya sudah di bawah target Menteri PU dan target Pak Presiden. Karena Pak Presiden menargetkan ICOR di Indonesia di bawah 6," jelas Sonny.
Menurut Sonny, capaian tersebut menunjukkan investasi di Jambi berjalan efisien, namun agar kebijakan pembangunan semakin tepat sasaran, dibutuhkan data ekonomi yang lengkap dan mutakhir.
Sonny juga menyoroti berkembangnya sektor pariwisata Jambi yang ditandai dengan meningkatnya jumlah hotel berbintang, tingkat hunian kamar, dan kunjungan wisatawan. Di balik pertumbuhan tersebut terdapat rantai aktivitas ekonomi yang melibatkan UMKM, transportasi, kuliner, dan ekonomi kreatif yang perlu terdokumentasi melalui SE2026.
Gubernur Jambi Al Haris menegaskan pentingnya data sebagai fondasi kebijakan pembangunan. Karena itu, seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jambi mendukung pelaksanaan SE2026 dengan mengedukasi masyarakat agar menerima kedatangan petugas sensus.
“Dengan data ini, luar biasa penting bagi kita, tidak ada hari ini wacana yang kita bangun tanpa data yang konkret," kata Al Haris.
Sonny mengingatkan pentingnya partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. BPS mengerahkan 3.467 petugas sensus yang akan mendata sekitar 428 ribu unit usaha di Jambi sepanjang 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
"Jika tak disensus, maka harapan akan hangus. Tak mau di data artinya anda tak ada," ujar Sonny.
Sehari sebelumnya, pencanangan di Bengkulu berlangsung di panggung penutupan Festival Tabut di Sport Center Bumi Merah Putih, memanfaatkan momentum budaya sebagai bentuk pendekatan kolaboratif dalam mengajak publik menyukseskan sensus.
Sonny menyampaikan apresiasi atas tren positif ekonomi Bengkulu. Pada kuartal I/2026, ekonomi provinsi ini tumbuh hampir 5 persen dengan pertanian sebagai penopang utama, sementara sektor pariwisata mencatat pertumbuhan 19,73%. "Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya Bapak Gubernur, atas dukungan yang luar biasa kepada Badan Pusat Statistik dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026," ucap Sonny.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyerahkan Miniatur Tabot kepada Wakil Kepala BPS RI sebagai simbol dukungan. "Dengan ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan dukungan dan harapan untuk suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu," ucap Helmi.
BPS mengerahkan 2.069 petugas sensus untuk mendata sekitar 231 ribu unit usaha di Bengkulu, naik 15,5 persen dibanding pendataan 2016.
Berbeda dengan sensus sebelumnya, SE2026 tidak hanya mendata usaha yang memiliki lokasi fisik, tetapi juga usaha berbasis digital serta aktivitas ekonomi rumah tangga sehingga menghasilkan gambaran perekonomian yang lebih utuh. BPS mengajak masyarakat berpartisipasi melalui pesan sederhana TIR: Terima petugas Sensus Ekonomi, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga.
