Mendagri Minta Kepala Daerah Antisipasi Dampak El Nino

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk segera menyusun langkah taktis guna mengantisipasi dampak buruk fenomena El Nino. Berdasarkan prediksi dari instansi terkait, puncak fenomena iklim tersebut diperkirakan akan melanda wilayah tanah air mulai Juli hingga Oktober 2026.

"Saya minta seluruh kepala daerah melakukan rapat internal. Ada BPBD, dinas pertanian, dinas pengairan, semuanya dikumpulkan untuk mengantisipasi dampak di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota," ujar Tito di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, dilansir Antara, Senin, 29 Juni 2026.
 

Tito menerangkan bahwa lonjakan suhu dan kekeringan akibat El Nino berpotensi besar memicu bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air bersih. Sebagai basis mitigasi, pemerintah pusat telah menyinkronkan data berkala dari BMKG, BNPB, Kementerian Pertanian, hingga Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU.

Guna menyamakan ritme kesiapsiagaan di lapangan, para gubernur didorong segera menggelar pertemuan virtual dengan jajaran bupati dan wali kota. Langkah ini penting agar seluruh wilayah bergerak menggunakan pemetaan data risiko yang seragam.

Mendagri juga meminta pemerintah daerah merapatkan barisan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, hingga pendamping pertanian. Sinergi ini dinilai krusial untuk mempercepat penanganan kedaruratan kekeringan di sentra-sentra produksi pangan.

Tito memastikan bahwa pemerintah pusat tidak tinggal diam dan telah menyiapkan sejumlah formula strategis untuk membantu daerah terdampak. Sektor pertanian dan modifikasi cuaca menjadi fokus utama intervensi pusat.

"Solusi-solusi juga telah disiapkan. Kementerian Pertanian misalnya melalui irigasi, pompanisasi, dan langkah-langkah lainnya. BNPB juga akan melakukan modifikasi cuaca agar turun hujan di daerah-daerah yang membutuhkan," urai Tito.


Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Foto: ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.

Di lini paling bawah, Tito mengingatkan agar peran pemerintah desa tidak dikesampingkan. Kepala desa beserta perangkatnya wajib mendeteksi dini setiap kemunculan titik api (hotspot) agar kebakaran lahan berskala kecil tidak meluas menjadi bencana nasional.

"Libatkan pula para kepala desa untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran dan jika muncul (kebakaran) dapat segera ditangani," kata Tito.