REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin mengungkap anggaran yang digelontorkan dalam pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hasanuddin mengkritisi kegiatan itu karena akan jauh lebih efisien apabila komponen Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dihapus dan difokuskan sepenuhnya pada peningkatan kompetensi manajerial.
Hasanuddin mengungkap total kebutuhan anggaran selama 45 hari pelatihan Latsarmil mencapai sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer. Tapi hanya Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi.
- Buka CAI ke-47, Wapres Gibran Puji Peran Pesantren Padukan Keagamaan hingga Kewirausahaan
- Pengalaman Haji Pasangan Muda: Komitmen Jadi Kunci Kebersamaan di Tanah Suci
- Oman Tolak Tarif Tol Selat Hormuz Tapi Pertimbangkan Ada Biaya Keselamatan Pelayaran
"Dari skema pelatihan selama 45 hari yang terdiri atas 30 hari latihan militer dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi, porsi terbesar anggaran justru terserap untuk kegiatan kemiliteran. Padahal kegiatan itu tidak berkaitan langsung dengan tugas pengelolaan koperasi," kata TB Hasanuddin dalam keterangannya pada Selasa (30/6/2026).
Hasanuddin memandang Latsarmil layak dihilangkan agar program pelatihan sepenuhnya menyangkut manajerial.
"Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta," kata TB Hasanuddin.
Hasanuddin menyebut apabila skema tersebut diterapkan kepada seluruh peserta secara nasional yang mencapai 35.476 peserta, potensi penghematan anggaran dapat mencapai triliuan rupiah. Dari jumlah 35.476 peserta dikalikan Rp 45 juta per peserta maka kegiatan itu menghabiskan uang rakyat setidaknya 1.596.420.000.000.
Padahal, TB Hasanuddin menegaskan tugas utama manajer koperasi adalah mengelola organisasi dan mengembangkan usaha.
"Materi pelatihan seharusnya berorientasi pada kompetensi profesional, bukan latihan fisik atau kemiliteran," ujar Hasanuddin.
Hasanuddin menemukan Kementerian Koperasi membiayai pelatihan manajerial bagi calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih. Sedangkan pelatihan manajerial bagi peserta Kampung Nelayan Merah Putih didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Hasanuddin mengingatkan keahlian yang diperlukan bagi manajer koperasi bukanlah pelatihan militer.
"Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka," ucap politisi PDIP itu.
Oleh karena itu, Hasanuddin mendorong Latsarmil dievaluasi agar menghasilkan manajer KDMP yang memiliki keahlian sesuai pekerjaannya.
"Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu menghasilkan pengelola koperasi yang profesional tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan," ujar Hasanuddin.
