Ringkasan Berita:
- Pemkab Pasuruan memilih meningkatkan PAD untuk menjaga kesehatan fiskal daerah.
- Beban belanja pegawai di Kabupaten Pasuruan saat ini mencapai lebih dari 30 persen APBD.
- Bupati Rusdi memastikan tidak ada PHK maupun pengurangan hak pegawai.
- Peningkatan PAD diharapkan memperbesar kapasitas APBD dan mendukung pembangunan daerah.
Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan memilih memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai strategi utama menjaga kesehatan fiskal di tengah tingginya beban belanja pegawai. Langkah tersebut dinilai menjadi solusi jangka panjang agar kesejahteraan aparatur tetap terjamin tanpa menghambat program pembangunan daerah.
Bupati Pasuruan M. Rusdi Sutejo mengungkapkan, belanja pegawai di Kabupaten Pasuruan saat ini masih berada di atas 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kita termasuk daerah yang beban gaji pegawai kita ini yang lebih dari 30 persen,” ungkap Rusdi.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus menjalin komunikasi dengan kementerian terkait untuk membahas kondisi tersebut, terutama setelah adanya penambahan jumlah aparatur melalui proses rekrutmen.
Meski demikian, Rusdi menegaskan pemerintah daerah tidak akan mengambil kebijakan ekstrem seperti melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun mengurangi hak pegawai.
Sebaliknya, Pemkab Pasuruan akan memaksimalkan potensi PAD melalui optimalisasi berbagai sektor pendapatan daerah agar kapasitas fiskal semakin kuat.
Dengan meningkatnya PAD, total APBD diharapkan ikut bertambah sehingga proporsi belanja pegawai terhadap keseluruhan anggaran akan semakin menurun secara alami.
Selain menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara, pemerintah juga memastikan tenaga kontrak maupun pegawai non-ASN tetap memperoleh kepastian pembiayaan hingga akhir tahun anggaran.
“Kalau di Kabupaten Pasuruan tidak ada PHK, alhamdulillah beban gaji aman tidak ada hal-hal yang begitu,” tambah pria yang akrab disapa Mas Rusdi tersebut.
Ia menegaskan kondisi keuangan Kabupaten Pasuruan masih dalam kategori aman sehingga seluruh kewajiban pembayaran gaji dan honor pegawai tetap dapat dipenuhi.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan terus memperkuat sinergi dengan DPRD dalam penyusunan kebijakan anggaran. Selain menjaga keseimbangan fiskal, strategi peningkatan PAD diharapkan mampu memperluas ruang pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kemandirian keuangan daerah. [ada/beq]
